oleh

Bang Kamsul : Wartawan Dan Editor Harus Paham PPRA Dan Kode Etik Jurnalistik Tentang Pemberitaan Anak

Purnamannews.com – Jakarta. Perihal pemberitaan anak yang bersentuhan dengan hukum, wartawan atau editor  harus paham Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) dan juga harus paham materi Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang sudah menjadi panduan kerja bagi wartawan sejak 14 Maret 2006.

Pasal 5 KEJ melarang menulis identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Identitas korban memang tidak diatur oleh KEJ, namun Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang ditetapkan Dewan Pers pada 9 Februari 2019 saat HPN di Surabaya jelas melarang itu.

Mengenai perlindungan hak anak sudah lengkap, Melanggar KEJ dan juga PPRA. Itu sekaligus melanggar Pasal 19 Jo. Pasal 97 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), kalau seandainya wartawan atau editor membuka identitas anak yang bermasalah dengan hukum, baik pelaku atau korban.

Bila anak atau keluarganya melaporkan berita pemberitaan yang dimuat maka ancamannya 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp 500 juta rupiah terhadap siapa saja yang terlibat dalam proses penurunan berita tersebut.

Sebelum hukum bergerak masih ada kesempatan untuk melakukan koreksi terhadap berita yang sudah dimuat. Dasarnya jelas Pasal 5 ayat (3) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, mengenai Hak Koreksi.

Dasar lainnya untuk memperlihatkan itikad baik sebagaimana Pasal 1 KEJ adalah Hak Koreksi sesuai perintah Pasal 10 KEJ. Masih kurang ? Silakan baca Butir 5 Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS).

Suatu pemberitaan yang terlanjur membuka identitas anak terkait pidana baik oelakubatau korban termasuk diperintahkan Butir 5 PPMS yang harus dikoreksi bahkan sampai pencabutan, dan pemberitaan harus di revisi ulang dan identitas anak, baik nama, alamat dll harus dihilangkan, kemudian tayang kembali.

“Saya berharap diakhiri periodesasi kepengurusan Bang Naek Pangaribuan ada sosialisasi untuk wartawan yang meliput kasus anak benar-benar memperhatikan rambu pemberitaan karena selain melanggar etika profesi, hal ini juga bisa melanggar hukum,”harap bang Kamsul Pakar Hukum Pers dari PWI Jaya.

Tulisan Di Ambil Dari Laman Facebook Bang Kamsul Hasan

 

Andy/Red

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed