oleh

APBK-P TAHUN 2018 BENER MERIAH TERANCAM BATAL

PurnamaNews.com – Bener Meriah. Sidang RKAP Anggaran Tahun 2018 yang akan digelar oleh pihak Banggar sesuai dengan Undangan No. 005/78/83/2018 tentang pembahasan RKA Perubahan yang telah dijadwalkan pada hari ini,kamis18 Oktober 2018 masih tertunda, sidang RKA Perubahan tersebut mau dikakukan oleh pihak Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Namun Pimpinan Dewan dan Wakil Ketua Dewan Bener Meriah tidak hadir dalam mengikuti sidang RKAP tersebut. Padahal Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK Bener Meriah sudah mengetahui akan dilakukannya sidang RKA Perubahan, ternyata Pimpinan Dewan dan Wakil Ketua DPRK Bener Meriah masih berada di luar daerah.

Sehingga sidang RKA Perubahan itu hari ini di batalkan, dan akan lakukan sidang pada esok harinya, jelas ini merugikan daerah dan saya merasa kecewa terkait pembatalan sidang RKA Perubahan ini, ungkap Drs. Mansyur Ismail selaku Anggota Banggar sekaligus Ketua DPD Partai PAN Kabupaten Bener Meriah, Kamis,18/10/2018.

Sementara itu, Koordinator LSM Pukes Bener Meriah Drs. S. Zheta mengatakan, “bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2017 tentang pengusulan dan pengajuan anggaran pihak eksekutif dimana dalam hal ini penyampaian hasil sidang anggaran APBK-P oleh pihak Legislatif ke pada Pemerintah Provinsi Aceh.

Selambat-lambatnya akhir Septembar 2018, kini tertunda hingga dibulan Oktober. Namun kenyataanya sungguh sangat berbeda, dimana pembahasan RKA APBK-P tersebut sangat lambat bahkan draf RKA Perubahan itu baru diterima anggota Banggar saat sidang RKA perubahan itu akan dimulai, sungguh ini mencerminkan suatu proses Pemerintahan yang tidak baik (Good Government), ujar S. Zheta.

Parahnya lagi, biang keladi permasalahan ini muncul dikarenakan keterlambatan pihak Eksekutif menyampaikan draf perubahan RKAP Anggaran Tahun 2018 terhadap pihak Legislatif dalam hal ini Banggar.

hal ini telah terulang kembali dalam keterlambatan pihak eksekutif menyampaikan draf RKAP tersebut kepada pihak Legeslatif, seperti pada tahun anggaran sebelumnya, apakah ini akan dijadikan tradisi oleh Pemerintahan Daerah Bener Meriah.

Dalam tertib pengelolaan anggarannya, mau kemana Kabupaten Bener Meriah ini akan dibawa, Tambah Koordinator LSM Pukes Bener Meriah Drs. S. Zheta.

Charim/Red

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed