oleh

ANGGOTA KOMISI 2 DPR RI GELAR SOSIALISASI “REFORMA AGRARIA” DI KAB. PANDEGLANG BANTEN

PURNAMANEWS.COM, PANDEGLANG– Bertempat di Hotel Horizon Pandeglang Banten, Anggota Komisi 2 DPR RI menggelar sosialisasi Reforma Agraria untuk masyarakat di daerah bersama seluruh stakeholder daerah Kab. Pandeglang. Rabu (07/11/18).

Acara yang dihadiri masyarakat Pandeglang dan stakeholder dari OPD, Camat dan Lurah Se Kab. Pandeglang Banten itu turut hadir pula stakeholder dari Kementerian Badan Pertanahan Nasional H.joko heriyadi, Kepala Kanwil BPN Prov. Banten, Kepala Kantor BPN Pandeglang, serta Bupati Pandeglang.

Saat membuka acara Joko Heriyadi staf ahli kementerian mengatakan, “awalnya pendataan ditahun kebelakang ada sekitar 82 juta hektar tanah terlantar di Indonesia. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden no.86 tahun 2018 yang mengatur tentang proses reforma
distribusi lahan pertanian dan non pertanian, sehingga petani yang tadinya penggarap, menyewa tanah bisa mampu memiliki tanah dan akhirnya ini semua untuk kesejahteraan masyarakat. Diatur pula dalam PP. no.11 tahun 2010 tentang tanah terlantar evaluasi dan penertiban. Untuk permasalahan reforma distribusi maka Pemerintah meluncurkan program PTSL.” tuturnya.

Sementara Bupati Irna Narulita dalam sambutannya mengatakan, “reforma agraria merupakan program prioritas Pemerintah dalam rangka menata struktur agraria khususnya di Kab. Pandeglang banyak lahan-lahan yang terlantar dan menjadi sengketa.” ujarnya.

Menurut Irna, Pemkab menyambut baik program ini untuk pencerahan terkait lahan kepemilikan menjadi keadilan dibumi Pandeglang.

Kemudian nara sumber dari kepala kantor BPN Pandeglang Teguh Wieyena mengatakan “saat ini ada sejumlah bidang tanah, secara keseluruhan mencapai 620.000 bidang tanah di Pandeglang dan baru sekitar 170.000 bidang tanah yang sudah bersertifikat. Selanjutnya, Teguh mengatakan masih ada sekitar 450.000 bidang tanah yang belum masuk daftar ketetapan hitungan pajak (DKHP).” tuturnya.

Teguh menambahkan pihaknya saat ini terus memacu jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat agar bersertifikat. Ditahun 2019, Pandeglang akan mendapatkan kuota sertifikat sebanyak 45.000 bidang tanah dan yang sudah terdaftar tahun 2019 adalah Kec. Karang Tajung dan Kec. Koroncong. (Dadang)

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed