oleh

ACEH CLEAN : Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai Kejati Aceh perlu meminta supervisi KPK

[caption id="attachment_1456" align="alignnone" width="1024"] Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian,[/caption]

PURNAMANEWS – ACEH. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai Kejati Aceh perlu meminta supervisi KPK

“Supervisi ini dengan tujuan adanya kepastian hukum oleh KPK, sehingga kasus tersebut dapat titik terang,” ungkap Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian, kepada rekan media

“Ini menjadi momentum, dimana KPK lagi bersih-bersih di Aceh,” ungkap Alfian.

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai Kejati Aceh perlu meminta supervisi KPK terhadap kasus pengelolaan anggaran untuk eks kombatan senilai Rp650 miliar yang saat ini masih full paket.

Di sisi lain, kata Alfian, publik Aceh juga sudah lama bertanya-tanya bagaimana kepastian hukum terhadap pengelolaan keuangan Rp650 miliar tersebut.

Pertama, kata Alfian, uang sebesar Rp650 miliar dikelola oleh 11 SKPA dan menyebar hampir di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Alasan lainnya karena Kejati selama ini mengalami kendala yang serius dalam pengungkapan pengelolaan tersebut, sehingga penting untuk menggandeng KPK.

“Jadi kami merasa Kejati Aceh untuk dapat menjadi perhatian dalam mememinta supervisi ke KPK. MaTA sendiri juga telah meminta kepada KPK untuk bisa melakukan audit investigasi terhadap dana otsus sejak 2008 sampai semester pertama di 2018,” kata Alfian.

(Hgn/red )

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed