Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmen penuh untuk mendukung penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh secara berkelanjutan. Seiring dengan penetapan status transisi dari masa tanggap darurat ke pemulihan, Kementerian PU memastikan infrastruktur dasar—mulai dari konektivitas, air bersih, sanitasi, hingga hunian—segera berfungsi optimal demi mendukung pulihnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Aceh resmi menetapkan status transisi dari masa tanggap darurat ke masa pemulihan melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/69/2026 yang berlaku mulai 30 Januari hingga 29 April 2026. Status ini menjadi landasan baru bagi percepatan penanganan dampak bencana di 14 kabupaten/kota terdampak, yaitu Kota Langsa, Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Bireuen, Pidie, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Besar.
Terkait hal itu, Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa Kementerian PU berkomitmen penuh mendukung pemerintah daerah dalam setiap tahapan penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga rekonstruksi.
“Kami memastikan terus mendukung penanganan infrastruktur dasar di Aceh secara berkelanjutan. Saat ini fokus kami adalah memastikan infrastruktur konektivitas, air bersih, sanitasi, hunian sementara, dan fasilitas publik segera pulih agar masyarakat dapat kembali beraktivitas,” ujar Menteri Dody.
Berdasarkan data hingga 30 Januari 2026 pukul 15.00 WIB, Kementerian PU telah berhasil melakukan upaya pembersihan lumpur dan material bencana di 203 lokasi di Aceh, antara lain pada fasilitas umum, perkantoran, sekolah, rumah ibadah, pasar, dan fasilitas kesehatan. Sebanyak 103 lokasi telah selesai ditangani, sementara 100 lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan intensif.
Dalam upaya pemulihan lingkungan, Kementerian PU juga telah membersihkan dan mengangkut lebih dari 698 ton sampah serta lumpur sisa bencana dari kawasan permukiman hingga akses jalan utama. Penanganan ini dibarengi dengan peningkatan layanan pada 11 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dan 10 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang kini dalam tahap pelaksanaan.
Pada sektor konektivitas, Kementerian PU berhasil memulihkan akses di 38 ruas jalan nasional yang terdampak, sehingga seluruhnya kini telah fungsional, termasuk dua ruas yang dialihkan melalui jalur alternatif. Penanganan jembatan juga menunjukkan progres signifikan; dari 16 jembatan nasional yang sempat terputus, seluruhnya kini sudah fungsional. Sebagian jembatan ditangani menggunakan Jembatan Bailey, sementara 8 jembatan sedang dalam proses pembangunan permanen.
Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih jangka panjang, Kementerian PU menangani 71 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 10 kabupaten/kota dengan total kapasitas 2.177 liter/detik. Hingga kini, 54 SPAM telah beroperasi kembali dengan kapasitas layanan 1.595 liter/detik. Selain itu, pembangunan sumur bor terus dikebut; dari target 24 sumur bor air dalam, 10 unit telah rampung dan 14 unit lainnya masih dalam pengerjaan, ditambah dengan pembangunan sumur bor dangkal untuk masyarakat.
Selama masa transisi, Kementerian PU tetap menyiagakan layanan sarana prasarana darurat. Sebanyak 301 unit sarana air bersih dan sanitasi telah dikerahkan, terdiri dari 15 Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mobile, 17 mobil tangki air, 123 hidran umum, 4 unit IPA Reverse Osmosis (RO), 49 toilet portabel, 30 toilet darurat, dan 46 toren air.
Terkait penyediaan tempat tinggal bagi warga terdampak, Kementerian PU membangun Hunian Sementara (Huntara) di 11 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten. Fasilitas ini ditargetkan menampung 972 Kepala Keluarga (KK). Saat ini, progres fisik di beberapa lokasi telah mencapai 100%, di mana 84 KK sudah mulai menempati hunian tersebut, sementara lokasi lainnya masih dalam tahap konstruksi bertahap.
Guna memastikan percepatan penanganan, Kementerian PU masih menyiagakan 815 personel di lapangan, yang terdiri dari 355 personel internal PU dan 460 personel BUMN, dengan dukungan 581 personel TNI serta partisipasi aktif masyarakat.
Operasional di lapangan didukung oleh alat berat sebanyak 1.044 unit (224 unit milik PU dan 820 unit mitra BUMN) serta ketersediaan 2.447 unit bahan kebencanaan, termasuk geobag, aramco, dan steel sheet pile.
Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan fase transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin oleh Dody Hanggodo.
Contact
Biro Komunikasi Publik
Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
Facebook: kemenpu
Instagram: kementerianpu
X: kemenpu
TikTok: kemenpu
Youtube: kemen_pu
Press release ini juga tayang di VRITIMES
