Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus bergerak menangani infrastruktur sanitasi yang terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Penanganan dilakukan guna mencegah risiko gangguan kesehatan lingkungan serta memastikan layanan dasar masyarakat dapat segera pulih. Kementerian PU merencanakan tidak hanya sekadar pemulihan, tetapi juga peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi agar sistem pengelolaan sampah dan air limbah domestik dapat berfungsi kembali secara normal dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Menteri PU, Dody Hanggodo, saat meninjau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rantau dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Rantau sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang, Selasa (20/1/2026).
“Sanitasi yang berfungsi dengan baik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penanganan TPA dan IPLT harus dilakukan cepat, bertahap, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan di kemudian hari,” kata Menteri Dody.
TPA Rantau menjadi prioritas penanganan karena sistem open dumping yang beroperasi saat ini berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian PU telah menyiapkan skema penanganan komprehensif. Rencana tersebut mencakup perbaikan sel landfill eksisting, pembangunan sel landfill baru, perbaikan jalan akses, serta pengadaan alat berat pendukung operasional.
Selama 10 hari terakhir, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Aceh telah melakukan pembersihan intensif pada kawasan TPA yang tertimbun material pascabencana. Kegiatan ini melibatkan program padat karya yang memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Fokus pekerjaan saat ini diarahkan pada pembersihan jalan akses dan penanganan material yang menghambat mobilitas operasional.
Selain TPA, pemulihan fungsi layanan juga difokuskan pada IPLT Rantau. Langkah awal berupa pembersihan kawasan dan pengangkatan lumpur pada bak pengolahan telah dilaksanakan. Selanjutnya, penanganan akan mencakup rehabilitasi unit pengolahan, mulai dari bak anaerobik, fakultatif, maturasi, hingga wetland.
Untuk mendukung keberlanjutan sistem pengelolaan air limbah domestik, Kementerian PU juga memfasilitasi pengadaan truk tinja, tangki septik beserta bioaktivator, serta memberikan pendampingan tata kelola dan penyusunan studi teknis. Ke depan, Kementerian PU mengusulkan penerapan inovasi teknologi sanitasi ramah lingkungan melalui pengadaan Net-Zero Toilet 5.0 di wilayah terdampak.
Upaya pemulihan di Aceh Tamiang merupakan bagian dari strategi besar Kementerian PU dalam menjaga kebersihan lingkungan. Saat ini, Kementerian PU tengah melaksanakan peningkatan pelayanan pada 11 TPA sampah dan 10 IPLT di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Peningkatan layanan serupa juga dilakukan di Provinsi Sumatera Utara yang mencakup dua TPA sampah dan satu IPLT, serta di Provinsi Sumatera Barat dengan peningkatan pelayanan satu TPA sampah. Seluruh pekerjaan tersebut kini dalam tahap pelaksanaan sebagai wujud nyata pemerintah dalam memitigasi risiko kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan layanan dasar pascabencana.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
