Kementerian PU Lakukan Penanganan Bencana Sumatera Lewat Skema Padat Karya untuk Pulihkan Ekonomi Warga

- Jurnalis

Kamis, 22 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, 18 Januari 2026 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengakselerasi penanganan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga 15 Januari 2026, Kementerian PU tidak hanya memfokuskan upaya pada pemulihan infrastruktur fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak melalui penerapan skema Padat Karya.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pelibatan masyarakat melalui skema Padat Karya bertujuan agar warga terdampak tetap produktif dan segera memperoleh penghasilan. Langkah ini telah diterapkan sejak pertengahan Desember 2025 bersamaan dengan dukungan personel dari TNI dan Polri.

“Sejak pertengahan Desember 2025, kami menggunakan pola padat karya. Kalau masyarakat dibiarkan diam dan bersedih terlalu lama, pemulihan akan terhambat. Sehingga Kementerian PU bersama dengan TNI, Polri, dan masyarakat yang dipekerjakan secara padat karya mulai bekerja selama 24 jam,” ujar Menteri Dody dalam Media Briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Menteri Dody menambahkan, skema ini merupakan implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi harus berbasis prinsip Build Back Better.

“Kita semua berharap perekonomian segera bergulir lagi, masyarakat harus segera punya income lagi. Dan kami harap dengan program padat karya yang kita gulirkan dapat membantu masyarakat,” imbuh Dody.

Baca Juga :  Lonjakan Penumpang KA Lokal Bias Tembus 148 Persen Saat Nataru, Bukti Kereta–Bandara Jadi Andalan Mobilitas Publik

Hingga 15 Januari 2026 pukul 12.00 WIB, atau sekitar 52 hari sejak awal kejadian bencana, Kementerian PU memprioritaskan pemulihan infrastruktur dasar, terutama konektivitas jalan dan jembatan, serta dukungan layanan sumber daya air.

Pada fase 30 hari pertama pascabencana yang berstatus tanggap darurat, penanganan dilakukan di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Fokus utama saat itu adalah membuka kembali akses logistik agar distribusi pangan, BBM, dan LPG dapat berjalan lancar.

Guna mendukung percepatan penanganan tersebut, Kementerian PU telah memobilisasi sumber daya secara masif, antara lain:

–  Mengerahkan 1.332 personel pada tahap awal, termasuk 402 orang generasi muda Kementerian PU. Dukungan juga datang dari TNI, Polri, serta masyarakat setempat sebanyak 1.366 orang.

–  Menyalurkan 1.854 alat berat dan 467 sarana pendukung ke lokasi terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Dody menjelaskan bahwa kecepatan respons Kementerian PU didukung oleh keberadaan balai teknis yang tersebar di seluruh provinsi.

“Kementerian PU memiliki balai teknis di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga ketika terjadi bencana, kami sudah bergerak lebih dulu. Hal ini juga berlaku di seluruh wilayah, tidak hanya di Sumatera, tetapi juga di tempat lain. Di setiap bencana, kita upayakan hadir secepat mungkin. Balai teknis tersebut menjadi garda terdepan yang cepat tanggap ke lokasi terdampak untuk melaksanakan penanganan awal,” ujar Menteri Dody.

Baca Juga :  Akomodir Mobilitas Masyarakat Pada Malam Pergantian Tahun, KAI Perpanjang Waktu Layanan LRT Jabodebek

Kementerian PU berkomitmen untuk terus memperbarui progres penanganan di lapangan dan bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta unsur TNI/Polri demi mempercepat pemulihan infrastruktur dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Berita Terkait

Pelabuhan Parepare Layani Puluhan Ribu Penumpang Selama Nataru
India dan Indonesia Memperkuat Kemitraan di Tengah Ketidakpastian Tatanan Global
Lokasoka Gandeng Ratusan UMKM Wujudkan Souvenir Bernilai dan Bermakna
India Rayakan Hari Republik ke-77 di Jakarta, Tegaskan Kemitraan Strategis dengan Indonesia
Direksi KAI Services Gelar Pertemuan Bersama Komunitas Pengguna KRL di Gambir
Holding Perkebunan Nusantara Perkuat Budaya ESG lewat Gerakan Penanaman Pohon IKBI PT RPN
Solusi WhatsApp Business API untuk Bisnis Kecil dan UMKM
KAI Ingatkan Bahaya Beraktivitas di Jalur Rel, Keselamatan Jiwa Jadi Taruhan
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 30 Januari 2026 - 23:44 WIB

India dan Indonesia Memperkuat Kemitraan di Tengah Ketidakpastian Tatanan Global

Jumat, 30 Januari 2026 - 18:37 WIB

Lokasoka Gandeng Ratusan UMKM Wujudkan Souvenir Bernilai dan Bermakna

Jumat, 30 Januari 2026 - 18:28 WIB

India Rayakan Hari Republik ke-77 di Jakarta, Tegaskan Kemitraan Strategis dengan Indonesia

Jumat, 30 Januari 2026 - 17:38 WIB

Direksi KAI Services Gelar Pertemuan Bersama Komunitas Pengguna KRL di Gambir

Jumat, 30 Januari 2026 - 16:04 WIB

Holding Perkebunan Nusantara Perkuat Budaya ESG lewat Gerakan Penanaman Pohon IKBI PT RPN

Berita Terbaru