Purnamanews.com – Batam Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau mencatat pengungkapan penting setelah membongkar praktik perjudian online berbasis BOT di Kota Batam.
Dua tersangka diamankan, 19 unit komputer disita, dan lebih dari 200 ribu akun permainan digital disebut dikendalikan secara otomatis dari rumah operasional di Sambau dan Bengkong.
Pengungkapan itu dipimpin langsung Dirreskrimum Kombes Pol Ronni Bonic bersama jajaran Ditreskrimum Polda Kepri.
Secara penindakan, operasi ini layak dicatat sebagai kerja serius.
Aparat menelusuri laporan masyarakat, memetakan pola permainan, mengembangkan transaksi chip, lalu mengeksekusi rumah yang dijadikan pusat kendali perjudian digital.
Namun justru setelah operasi itu diumumkan, satu pertanyaan yang jauh lebih besar bergulir deras di ruang publik Batam: jika markas judol tersembunyi di dalam rumah bisa ditemukan, mengapa berbagai isu mengenai dugaan arena perjudian konvensional yang selama ini ramai dibicarakan masyarakat belum juga memperoleh penjelasan terbuka ?
Pertanyaan itu bukan lahir dari ruang kosong.
Ia tumbuh dari perbandingan sederhana yang dibaca masyarakat setiap hari: perjudian digital yang bersembunyi di balik monitor berhasil disentuh, sementara rumor mengenai titik-titik perjudian fisik di kawasan hiburan Batam terus beredar tanpa ujung kepastian.
Dan ketika dua kenyataan itu berdiri berdampingan, publik mulai menuntut satu hal yang lebih substansial dari sekadar konferensi pers: konsistensi.
Kerja Penindakan Diapresiasi, Tetapi Persepsi Ketimpangan Muncul
Dalam kasus judi online BOT, polisi bekerja dengan parameter teknis: IP, perangkat, akun, chip, dompet digital, operator, dan aliran permainan.
Semua itu menunjukkan kemampuan penelusuran yang tidak sederhana.
Karena itu, sebagian masyarakat menilai keberhasilan tersebut semestinya menjadi bukti bahwa aparat memiliki kapasitas intelijen dan kemampuan lapangan untuk menindak segala bentuk perjudian, tidak hanya yang berbasis aplikasi.
Di sinilah persepsi ketimpangan mulai muncul.
Warga bertanya: kalau aktivitas digital yang tertutup rapat bisa diendus, maka berbagai informasi masyarakat mengenai dugaan arena judi konvensional yang disebut beroperasi lebih kasat mata seharusnya juga dapat diberi kepastian.
Publik tentu memahami bahwa setiap tindakan hukum membutuhkan alat bukti.
Tetapi publik juga memiliki hak untuk mengetahui: apakah informasi-informasi yang telah lama beredar itu sedang didalami, sudah ditindaklanjuti, atau justru belum menjadi prioritas penegakan ?
Karena tanpa penjelasan terbuka, ruang tafsir akan terus hidup.
Dan tafsir publik sering kali lebih keras daripada isi konferensi pers aparat.
Batam Tidak Hanya Bicara Judol Rumahan, Tetapi Juga Rumor Lama Soal Judi Kelas Hiburan Batam selama ini bukan hanya dibayangi persoalan perjudian digital skala rumahan.
Di level percakapan warga, aktivis sosial, hingga pelaku usaha lokal, isu mengenai dugaan aktivitas perjudian konvensional di sejumlah titik hiburan malam telah lama menjadi topik berulang.
Nama lokasi, pola permainan, hingga cerita keluar masuk pemain terus beredar dari mulut ke mulut.
Benar atau tidaknya seluruh informasi itu tentu membutuhkan verifikasi aparat.
Tetapi justru di situlah tuntutan publik berada: masyarakat menunggu verifikasi tersebut dilakukan secara terlihat.
Sebab ketika isu yang sama terus berulang bertahun-tahun tanpa ada kepastian penegakan yang terang, maka yang tumbuh bukan sekadar rasa penasaran-melainkan asumsi bahwa ada wilayah-wilayah tertentu yang dianggap lebih sulit disentuh.
Asumsi ini yang berbahaya.
Karena sekali masyarakat merasa hukum hanya tampak aktif pada titik yang mudah digerebek, maka kepercayaan terhadap narasi pemberantasan akan terkikis perlahan.
Ujian Aparat Bukan Pada Barang Bukti CPU, Tetapi Pada Kepercayaan Publik
Pengungkapan judol BOT dengan ratusan ribu akun jelas memberi pesan bahwa Polda Kepri sedang bergerak.
Tetapi dalam perspektif sosiologis penegakan hukum, barang bukti bukan satu-satunya ukuran.
Yang jauh lebih menentukan adalah: apakah masyarakat melihat keberanian itu diterapkan merata.
Sebab publik tidak hanya menilai apa yang berhasil disita.
Publik menilai apa yang masih menjadi tanda tanya.
Selama dugaan-dugaan arena perjudian konvensional yang ramai dibicarakan belum memperoleh jawaban yang transparan, maka keberhasilan menindak judol rumahan akan selalu dibaca dengan satu kalimat lanjutan: “lalu bagaimana dengan yang selama ini disebut lebih besar ?”
Kalimat itulah yang hari ini beredar di Batam.
Bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai tagihan sosial terhadap konsistensi institusi.
Polresta Barelang dan Polda Kepri Kini Ditunggu Menjawab Ruang Abu-Abu
Sorotan masyarakat kini tidak berhenti pada keberhasilan Ditreskrimum.
Sorotan bergerak ke tahap berikutnya: siapa yang akan menjawab seluruh ruang abu-abu mengenai dugaan praktik perjudian lain yang selama ini beredar di kota industri ini.
Polda Kepri dan Polresta Barelang memiliki kepentingan yang sama: menjaga agar publik tidak membentuk kesimpulan sendiri.
Karena dalam isu perjudian, diamnya institusi sering kali ditafsirkan lebih cepat daripada klarifikasi.
Masyarakat tidak menuntut sensasi.
Masyarakat menuntut kepastian: bahwa semua bentuk perjudian diposisikan sama di hadapan hukum, baik yang tersembunyi di balik emulator komputer, maupun yang selama ini dirumorkan berada di balik gemerlap hiburan malam.
Pertanyaan Itu Kini Menggantung di Batam Pengungkapan judol BOT sudah terjadi.
Barang bukti sudah dipamerkan.
Tersangka sudah diumumkan.
Tetapi satu pertanyaan publik belum ikut dibereskan: apakah penegakan hukum terhadap perjudian di Batam akan berhenti pada operator digital skala rumahan, atau bergerak lebih jauh menjawab seluruh dugaan praktik perjudian yang selama ini menjadi bisik-bisik kota ?
Karena pada akhirnya, kepercayaan masyarakat tidak dibangun dari banyaknya CPU yang disita.
Kepercayaan dibangun dari keyakinan bahwa hukum berani masuk ke semua pintu-bukan hanya pintu yang paling mudah diketuk.
Penulis : Ravi
