Purnamanews.com – Bintan Ruang fiskal Pemkab Bintan makin sempit. Belanja pegawai yang sudah menyentuh sekitar 50 persen dari total APBD kini jadi beban serius, di tengah rencana pembatasan maksimal 30 persen pada 2027.
Ketua DPRD Bintan, Fiven Sumanti, terang-terangan mengakui persoalan ini bukan hanya milik Bintan. Ratusan daerah lain juga mengalami hal serupa-anggaran tersedot ke belanja pegawai.
“Lebih dari 500 daerah kondisinya sama,” ujarnya.
Meski begitu, ia menilai pemerintah pusat kemungkinan belum akan langsung menerapkan aturan tersebut secara penuh. Namun satu hal jelas: alarm sudah berbunyi.
Di sisi lain, nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai dipertanyakan. Harapan masih ada, tapi tipis-semuanya bergantung pada evaluasi kinerja.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan, memberi sinyal tegas: tak ada ruang aman tanpa performa.
“Kita akan lihat sesuai kinerjanya,” katanya singkat.
Sekretaris Daerah Bintan, Ronny Kartika, bahkan sudah menghitung dampaknya. Lebih dari 2.000 PPPK berpotensi terdampak jika kebijakan 30 persen benar-benar diberlakukan.
Fakta di lapangan tak terbantahkan.
Setelah pengangkatan PPPK, belanja pegawai melonjak signifikan-dari sekitar 29 persen kini menjadi 36 persen hanya untuk ASN.
Artinya jelas: ruang gerak anggaran makin sempit, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tak bisa ditunda.
Kini Pemkab Bintan dihadapkan pada pilihan sulit-merapikan belanja atau menghadapi risiko pemangkasan besar. Jika tak dihitung matang, yang jadi korban bukan hanya angka di APBD, tapi juga ribuan nasib pegawai.
Penulis : Ravi
