Forum Batak Intelektual Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Minta Polri Tetap Dibawah Presiden

- Jurnalis

Selasa, 10 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Forum Batak Intelektual (DPP-FBI) menyatakan dukungan terhadap program kebijakan pemerintah Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam pernyataan resminya, organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut juga menegaskan harapannya agar institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden.

Pernyataan dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen organisasi dalam mendukung kebijakan pemerintah sekaligus menjaga stabilitas tata kelola kelembagaan negara.

DPP FBI menjelaskan organisasi tersebut merupakan ormas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan SK Nomor AHU.0008137.AH.01.07 Tahun 2020.

Baca Juga :  Kapolres Depok Kombes Pol Abdul Waras, S.I.K Bersama PBH PERADI Musnahkan Barang Bukti Narkotika

Dalam pernyataan resminya, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Leo Situmorang dan Sekretaris Jenderal Dimpos P. Sitompul, DPP FBI menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah yang saat ini dijalankan.

“Kami menyatakan mendukung penuh program kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” demikian pernyataan tertulis DPP FBI, pada Selasa (10/3/2026).

Selain itu, organisasi tersebut juga menyampaikan pandangan terkait posisi kelembagaan Polri dalam struktur pemerintahan. Menurut mereka, keberadaan Polri yang berada langsung di bawah Presiden dinilai penting untuk menjaga efektivitas fungsi keamanan dan penegakan hukum.

Baca Juga :  Usai Lebaran, Lapas Narkotika Tanjungpinang Sapu Bersih Blok Hunian dari Potensi Gangguan

“Kami meminta agar Kepolisian Republik Indonesia tetap berada di bawah Presiden secara langsung,” Kepada para beberapa awak media.

DPP FBI juga menyampaikan harapan agar tidak ada pembentukan kementerian baru yang secara khusus membawahi institusi Polri.

“Kami sangat berharap tidak ada kementerian baru lagi yang membawahi Kepolisian Republik Indonesia,” lanjut pernyataan tersebut.

Melalui pernyataan ini, DPP FBI menegaskan dukungan yang disampaikan merupakan bentuk partisipasi organisasi masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah sekaligus menjaga stabilitas sistem pemerintahan dan kelembagaan negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurnalis : Edo Lembang / M.Irsyad Salim

Berita Terkait

Kasus Caroline Disorot, IPJI Kepri Desak Pengusutan hingga ke Akar
Tambang Pasir Ilegal di Bintan Memanas: (A. Hsb) Ancaman, Emosi, dan Dugaan Mafia di Balik Perusakan Lingkungan
Bupati Tegal Tekankan Peran Keluarga dalam Pencegahan Penyalahgunaan Obat
Digitalisasi Bansos Dikebut, Camat Diminta Kawal Data hingga Desa
Tambang Pasir Ilegal Ganas di Bintan: Publik Meradang atas Kelalaian Pejabat dan Supremasi Hukum yang Terabaikan
Bapak Untung Cahyo Sidharto Dilantik Jabat Kepala Lapas Kelas IIA Curup
Polri Gelar Esports Day 5 Di Dukuhwaru Dan Talang Untuk Wadah Kreativitas Generasi Muda
14 Kades Antar Waktu Lanjutkan Tonggak Kepemimpinan Desa untuk Pembangunan Brebes
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 03:52 WIB

Kasus Caroline Disorot, IPJI Kepri Desak Pengusutan hingga ke Akar

Selasa, 21 April 2026 - 09:38 WIB

Tambang Pasir Ilegal di Bintan Memanas: (A. Hsb) Ancaman, Emosi, dan Dugaan Mafia di Balik Perusakan Lingkungan

Selasa, 21 April 2026 - 07:26 WIB

Bupati Tegal Tekankan Peran Keluarga dalam Pencegahan Penyalahgunaan Obat

Selasa, 21 April 2026 - 07:20 WIB

Digitalisasi Bansos Dikebut, Camat Diminta Kawal Data hingga Desa

Senin, 20 April 2026 - 23:21 WIB

Tambang Pasir Ilegal Ganas di Bintan: Publik Meradang atas Kelalaian Pejabat dan Supremasi Hukum yang Terabaikan

Berita Terbaru