Purnamanews.com,Jakarta – Gagasan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, untuk memusatkan keberangkatan jemaah umrah melalui asrama haji mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum Perserikatan Journalist Siber Indonesia (Perjosi), Salim Djati Mamma.
Menurut Ketum Perjosi, skema baru tersebut bukan sekadar perubahan teknis keberangkatan, melainkan langkah strategis untuk menghidupkan fungsi asrama haji dan memperkuat ekosistem haji nasional agar tidak hanya aktif menjelang musim haji tahunan, jelasnya saat dihubungi, Rabu (18/2/2026).
Pernyataan dukungan itu disampaikan menyusul paparan Wamenhaj dalam pertemuan bersama Badan Legislasi DPR RI dan Dewan Pengawas BPKH di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026) lalu. Dalam forum tersebut, Dahnil mengusulkan agar seluruh proses awal keberangkatan jemaah umrah, termasuk pemeriksaan dokumen dan check-in yang dilakukan di asrama haji sebelum menuju bandara.
Ketum Perjosi menilai, selama ini asrama haji cenderung menjadi fasilitas yang hidup hanya pada musim haji. Padahal, potensi pemanfaatannya jauh lebih besar jika diintegrasikan dalam skema keberangkatan umrah yang berlangsung sepanjang tahun.
“Kalau jemaah umrah bisa berangkat dari asrama haji, maka seluruh proses administrasi dan persiapan selesai di sana. Bandara tidak lagi menjadi titik penumpukan. Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal manajemen layanan publik yang lebih tertib dan manusiawi,” tegasnya.
Ia menambahkan, skema ini akan membuat asrama haji berfungsi sebagai pusat layanan terpadu, bukan sekadar tempat transit sementara. Dengan aktivitas rutin keberangkatan umrah, asrama haji akan memiliki kegiatan yang berkelanjutan sepanjang tahun.
Dalam paparannya, Dahnil menjelaskan bahwa Presiden meminta agar ekosistem haji turut mendukung maskapai nasional. Dari arahan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah mulai merancang skema keberangkatan umrah terpusat melalui asrama haji.
“Misalnya jemaah umrah nanti check in-nya semuanya prosesnya sudah selesai di asrama haji. Jadi tidak ada penumpukan di bandara. Mereka ke sana langsung berangkat, langsung boarding,” ujar Dahnil.
Skema ini dirancang melalui koordinasi antara Kementerian Haji dan Umrah dengan maskapai nasional, termasuk Garuda Indonesia, agar seluruh sarana keberangkatan tersedia sejak jemaah tiba di asrama. Dengan demikian, proses perjalanan menjadi lebih ringkas, tertib, dan nyaman.
“Prosesnya sedang kami persiapkan dengan teman-teman Garuda supaya proses itu dimudahkan sehingga jemaah lebih nyaman,” tambahnya.
Ketum Perjosi berharap usulan tersebut mendapat dukungan penuh dari Badan Legislasi DPR RI serta Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji.
Menurutnya, perubahan skema keberangkatan membutuhkan payung regulasi yang kuat agar implementasinya tidak setengah hati. Tanpa dukungan politik dan pengawasan yang konsisten, gagasan ini dikhawatirkan berhenti pada tahap wacana.
“Kalau ingin ekosistem haji benar-benar kuat, regulasi harus mendukung. Jangan sampai konsepnya bagus, tapi pelaksanaannya terhambat birokrasi,” ujarnya.
Selain skema keberangkatan, Kemenhaj juga membuka peluang kerja sama pengembangan fasilitas asrama haji dengan Danantara Indonesia. Dahnil mengusulkan agar Danantara tidak hanya terlibat dalam proyek kampung haji di Makkah, tetapi juga ikut membenahi asrama-asrama haji di dalam negeri.
“Kalau versi perintah presiden itu, coba kalian pikirkan kaji KSO asrama haji itu, kerja sama operasi dengan pihak-pihak yang lebih profesional di bidang perhotelan kah apa, sehingga fungsi asrama haji sebagai pusat pengembangan ekosistem ekonomi haji itu bisa berkembang,” ungkap Dahnil.
Ketum Perjosi menilai gagasan tersebut sebagai langkah berani. Jika dikelola secara profesional melalui kerja sama operasi (KSO), asrama haji dapat bertransformasi menjadi pusat ekonomi haji yang produktif, mulai dari layanan akomodasi, pelatihan manasik, hingga pusat pemberdayaan UMKM berbasis layanan jemaah.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah jemaah umrah terbesar di dunia. Aktivitas umrah yang berlangsung hampir sepanjang tahun seharusnya dapat menjadi penggerak ekonomi yang signifikan.
Menurut Ketum Perjosi, momentum ini tidak boleh disia-siakan. Skema keberangkatan dari asrama haji bukan hanya memecah kepadatan di bandara, tetapi juga menciptakan tata kelola yang lebih terintegrasi.
“Kalau ini berjalan, Kemenhaj punya kegiatan rutin, asrama haji hidup sepanjang tahun, maskapai nasional terdorong, dan jemaah mendapatkan pelayanan lebih nyaman. Ini konsep yang saling menguatkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, reformasi pelayanan umrah harus mengedepankan transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas agar publik percaya bahwa negara hadir dalam mengelola ibadah secara serius.
Melalui rencana ini, pemerintah berharap layanan umrah makin terintegrasi, beban bandara berkurang, maskapai nasional terdorong, serta asrama haji bertransformasi menjadi pusat pengembangan ekosistem ekonomi haji yang produktif.
Sebelum menutup pernyataannya, Ketum Perjosi berharap agar seluruh pemangku kepentingan legislatif, kementerian, pengelola dana haji, hingga maskapai tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Ini saatnya membangun sistem yang terintegrasi. Jangan lagi asrama haji hanya ramai sekali setahun. Jadikan ia pusat layanan umrah nasional yang aktif, profesional, dan modern,” tegasnya.
Jika usulan ini terealisasi, maka bukan hanya pola keberangkatan yang berubah, tetapi wajah layanan umrah Indonesia secara keseluruhan. Sebuah langkah yang, jika dijalankan konsisten, berpotensi menjadi tonggak baru dalam reformasi tata kelola haji dan umrah nasional. (tim)
