Bedah Buku Alter Ego Listyo Sigit Presisi, Prof. Hermawan Paparkan Dinamika Kebijakan Kapolri Ditengah Reformasi Polri

- Jurnalis

Rabu, 4 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta — Bedah Buku Alter Ego Listyo Sigit Presisi: Sebuah Biografi Kebijakan yang digelar di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri, Rabu (4/2/2026), menjadi ruang dialog akademik terkait dinamika reformasi Polri dan kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Penulis buku, Prof. Hermawan Sulistyo menegaskan bahwa buku tersebut berangkat dari kebutuhan untuk meluruskan persepsi publik yang keliru terkait sejumlah kebijakan Kapolri, termasuk anggapan adanya insubordinasi terhadap Presiden.

“Ada mispersepsi bahwa semua ini seolah diorkestrasi dan Kapolri dianggap membangkang Presiden. Itu keliru. Tim Reformasi Polri sudah dibentuk jauh sebelum ada keputusan pemerintah. Polri bagian dari pemerintah,” kata Prof. Hermawan.

Baca Juga :  Dari Jalan Tergenang Ke Bengkel Perbaikan, Polisi Gunakan Towing Evakuasi Mobil Warga Pasca Banjir

Menurutnya, buku tersebut juga mengulas keputusan strategis dan taktis Kapolri dalam situasi sulit, khususnya dalam penanganan kasus besar yang berdampak pada institusi.

“Bagaimana seorang Kapolri harus mengambil keputusan sulit untuk menyelamatkan institusi, itu tidak mudah. Buku ini tidak untuk memuji, tapi untuk mendudukkan keputusannya secara proporsional,” jelasnya.

Prof. Hermawan juga menilai, ketegasan Kapolri yang terlihat dalam forum-forum resmi kerap disalahartikan sebagai sikap membangkang.

“Kapolri juga bisa tegas. Ketegasan itu bukan pembangkangan. Pembangkangan baru terjadi jika Presiden sudah memutuskan A, lalu Kapolri mengatakan B,” tegasnya.

Baca Juga :  Ditreskrimsus Polda Kepri Sosialisasikan Literasi Media Digital kepada Pelajar SMPS Maitreyawira Batam

Sementara itu, mantan Kalemdiklat Polri Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana menekankan pentingnya pemahaman konteks demokrasi dalam melihat posisi Polri sebagai polisi sipil.

“Polisi adalah polisi sipil dalam negara demokrasi. Polisi demokratis menjalankan supremasi hukum, menjamin hak asasi manusia, serta bekerja secara transparan dan akuntabel,” ujar Komjen Pol. Chryshnanda.

Ia menambahkan, reformasi Polri merupakan proses berkelanjutan yang harus ditempatkan dalam kerangka dialog demokratis.

“Kalau kita negara demokrasi, berarti ada ruang dialog dan diskusi. Peganglah demokrasi itu dengan baik dan benar,” pungkasnya.

 

 

 

 

 

 

 

Jurnalis : M.Irsyad Salim

Berita Terkait

Kasrem 051/Wijayakarta Hadiri Pembukaan TMMD Ke- 127 TA 2026 Di Kota Depok
Kapolres Metro Tangerang Kota Turun Langsung Cek Bantaran Sungai Cisadane Pasca Pencemaran
Wujud Empati Pimpinan, Kapolsek Bekasi Barat Jenguk Anggota Yang Sakit
Polsek Cilincing Bersama Tiga Pilar Gelar Apel KRYD : Cegah Tawuran Dan Kejahatan Jalanan
Polres Metro Jakarta Barat Gelar Bimtek Komunikasi Publik Dan Transformasi Citra Polri Dalam Hadapi Era Digital
Satgas Preemtif Ops Keselamatan Jaya 2026, Imbau Warga Tertib Dan Selamat Berkendara
Wakapolres Metro Jakarta Barat Pimpin Apel Jam Pimpinan : Ajak Personel Perkuat Soliditas Dan Pelayanan
Koramil 04/Pulogadung Gelar Patroli/Siskamling Keliling Di Rawamangun
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 10 Februari 2026 - 16:51 WIB

Kasrem 051/Wijayakarta Hadiri Pembukaan TMMD Ke- 127 TA 2026 Di Kota Depok

Selasa, 10 Februari 2026 - 16:30 WIB

Kapolres Metro Tangerang Kota Turun Langsung Cek Bantaran Sungai Cisadane Pasca Pencemaran

Selasa, 10 Februari 2026 - 16:18 WIB

Wujud Empati Pimpinan, Kapolsek Bekasi Barat Jenguk Anggota Yang Sakit

Selasa, 10 Februari 2026 - 15:47 WIB

Polsek Cilincing Bersama Tiga Pilar Gelar Apel KRYD : Cegah Tawuran Dan Kejahatan Jalanan

Selasa, 10 Februari 2026 - 15:01 WIB

Polres Metro Jakarta Barat Gelar Bimtek Komunikasi Publik Dan Transformasi Citra Polri Dalam Hadapi Era Digital

Berita Terbaru