Purnamnews.com Lampung Selatan
Rasa Gembira siswa/Siswi serta walimurid SDN 1 jati indah yang mendapat PIP ,juga di barengi sedikit kecewa ,yang mana meski terpaksa harus berangkat untuk ambil buku rek dan ATM ke bank BRI Kalianda dengan jarak tempuh kurang lebih 70 km arau 2 jam perjalanan
Apalagi ada murid yang hanya tingal hanya dengan neneknya yang sudah tua dan tidak sanggup ,untuk hadir
Ketika mau di kuasakan ke guru pendamping yang wajib hadir di bank BRI , Dona selaku guru yang mendampingi , menjawab dengan memberikan screen sut percakapan nya dengan orang bank ,yang mengatakan tidak bisa di kuasakan ke selain keluarganya paman atau ,tantenya
Setelah pemberitaan perdana ,Ada instruksi dari group kelas 2 Hari Sabtu ada empat wali murid yang belum mengambil buku Rek di undang ke sekolah jam 10:00 Karena ada Tamu salah satu wali murid bernama Andre terlambat datang ,saat datang jam 12 Dona sudah pulang Dan Andre jelaskan hasil obrolan dengan Dona guru pendamping PIP
Jadi gini mas saya kira ada undangan untuk 4 walimurid yang belum ngambil buku rek dan ATM ke BRI Kalianda,ada kebijakan dari BRI ,bisa di kuasakan atau Di bawakan , Tapi teryata ngk da kesimpulan atau kemudahan yang di dapat dari walimurid yang tidak bisa hadir yang tentunya ada kendala , masih tetap kekeh dengan kebijakan yang saya ngk paham dasarnya apa , sementara aturan serta regulasi boleh ,ambil uang aja boleh di kuasakan ke guru apalgi hanya buku rek dan ATM , jadi ini terkesan mempersulit masyarakat kususnya walimurid penerima ,yang tentunya kategori kurang mampu .
Dan yang bikin saya kesel ucapan Dona tidak mencerminkan seorang guru ,yang menurut informasi yang di dapat tim media teryata Dona pernah juga jadi pendamping PKH, Desa Serdang , Dan kalau bicara pendamping PKH ,ya kita tau semua mas tanjung bintang ,data ada di saya ,ada salah satu pendamping PKH sampai pernah datang kerumah nangis nangis , mohon mohon. Tidak di laporkan dan berjanji balikan uang masyarakat atau kpm yang di gelapkan
Dan yang paling buat saya kecewa mas bahasa Dona yang mengatakan dari 211 penerima hanya saya yang ribet , padahal mohon maaf mas kemungkinan walimurid yang lain satu tidak paham aturan yang kedua mungkin paham tapi malas ,karena ada tipe orang yang malas ribet
Dan sebenarnya saya bulan soal duit nya yang saya persoalkan tapi regulasi yang mempersulit warga masyarakat,yang tidak semua sama kondisi keuangan dan sosialnya ,akan tetapi meski berat dan harus kesulitan kalau masyarakat awam ya nurut nurut aja ,ini yang membuat saya harus protes dan tidak terima
Apalgi aturan jelas jelas aktivasi dan pengambilan uang di utamakan di cabang atau unit terdekat , ke napa ada yang dekat harus yang jauh ,ada yang jarak 3 kilo harus yang jarak 70 kilo ,kenapa apa dasar mereka ,apa ini bukan kategori mempersulit
Dan kuasa bermaterai secara hukum sudah sangat kuat untuk dijadikan dasar , BRI ketika ada yang komplain atau menanyakan ulang ,tingal tunjukan surat kuasa bermaterai ,KTP yang menguasakan dan ktp yang di kuasakan , apalgi masalahnya mas, jelas Andre walimurid yang sekaligus sekjen DPD LSM API NUSANTARA RAYA Propinsi Lampung
Dan satu lagi mas kata Dona BRI merasa di fitnah dengan adanya pemberitaan dan akan tuntut , ya saya sampaikan ke Dona tadi silahkan saja kutunggu kubilang ,jangan ngk jadi tuntut saya ,hukum panglima tertinggi di negri ini tidak ada orang hebat ketika melanggar hukum
Dan pihak BRI Kalianda saat di konfirmasi via WhatsApp tidak membalas cat tim media
Dan Andre beserta tim akan kawal terus permasalahan ini hingga tidak ada masyarakat mengurus apapun ketika bisa mudah,jangan harus di persulit ,ketika ada yang Deket kenapa harus yang jauh ,Dan akan kita publikasikan terus kejadian kejadian yang janggal karena zaman sekarang zaman medsos dan zaman Digital ngk viral Ngk ada di respon ngk viral ngk ada keadilan
Ketika tim media kordinasi dengan korwil pendidikan kecamatan Merbau Mataram Rohyati Sari S.E.MPd dan korwil langsung hubungin kepala sekolah SDN 1 jati indah ,memang harus di wakili oleh keluarga Dan ketika di tanya kenapa harus di Kalianda sementara bank BRI unit terdekat tanjung bintang ada ,kata Bu kepsek bank BRI unit tanjung bintang menolak jelasnya
Sementara Bank BRI, sebagai salah satu bank penyalur resmi Program Indonesia Pintar (PIP), wajib melayani aktivasi rekening bagi peserta didik yang terdaftar dalam SK Nominasi. Jika Bank BRI terdekat (unit/cabang) menolak aktivasi tanpa alasan yang valid (sesuai aturan), bank tersebut berpotensi mendapatkan sanksi administratif dan reputasi.
Berikut adalah rincian terkait sanksi dan langkah yang harus dilakukan:
1. Potensi Sanksi bagi Bank BRI
Meskipun jarang diumumkan secara publik, bank penyalur yang menghambat atau menolak pelayanan aktivasi PIP dapat menerima tindakan dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikdasmen, di antaranya:
Teguran Keras/Tertulis: Bank Pusat BRI dapat memberikan teguran internal atau menerima teguran dari pemerintah karena lalai dalam menjalankan fungsi pelayanan.
Evaluasi Kinerja & Sanksi Administratif: Pihak Kemendikdasmen dapat mengevaluasi posisi bank tersebut sebagai bank penyalur jika ditemukan kelalaian berulang yang menghambat pencairan dana.
Sanksi Reputasi: Penolakan layanan di tingkat unit dapat merusak reputasi bank, terutama terkait komitmen mendukung program pemerintah (bantuan sosial).
Untuk Tim media secepatnya akan menghadap ,Kepala dinas pendidikan Lampung Selatan, Dewan perwakilan Rakyat yang membidangi tentang pendidikan serta akan konfirmasi ke BRI Teluk , agar bantuan PIP yang menyenangkan murid juga tidak menyulitkan atau ada solusi dan kebijakan ketika ada kendala seperti murid yang tingal hanya berdua dengan neneknya ,artinya bisa mempermudah masyarakat yang lagi sulit.bukan di anggap sama semua
Sementara secepatnya Tim media juga akan datangi kantor BRI unit tanjung bintang untuk tanyakan apa alasan menolak aktivasi
Sekjen DPD LSM API NUSANTARA RAYA provinsi Lampung akan kawal terus perkembangan kasus ini ,jadi harapan saya kalau niat bantu meringankan beban murid dan walimurid benar benar ringankan beban itu ,jangan setengah setengah bantuan PIP SD Rp 450 ribu pertahun ada yang cair 6 bulan sekali Rp 225 ribu wali murid harus aktivasi di Kalianda yang bisa bisa ngk cukup duit 225 itu untuk biaya kekalinda belum waktu dan tenaga, apalgi ini pip aspirasi jadi dewan perwakilan rakyat harunya cari solusi kenapa ngk di tanjung bintang sementara di tanjung bintang ada unit BRI yang wajib melayani itu kalau gini sama aja ,ngasih bantuan kes 20 juta tapi harus ngambil di Papua tutup nya ( Tim )
Bersambung!!!!!
