PURNAMA NEWS.COM | SAMPANG – Program Makan Gizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat dengan tujuan mulia untuk meningkatkan gizi masyarakat, mulai menuai sorotan di Kabupaten Sampang. Sebab, pelaksanaannya dinilai belum memberi ruang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk ikut terlibat.
Padahal, di balik semangat pemberian makanan bergizi kepada anak-anak, tersimpan harapan besar agar program ini juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat daerah. Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar bahan pangan seperti beras, ayam potong, hingga garam justru masih dipasok dari luar daerah.
“Kalau bahan makanannya diambil dari pelaku UMKM lokal, tentu dampaknya lebih luas. Anak-anak sehat, ekonomi masyarakat juga ikut hidup,” ujar Moh. Ishak, salah satu pelaku UMKM di Sampang, Jum’at (7/11/2025).
Menurutnya, Sampang memiliki banyak pelaku usaha kecil yang mampu menyediakan bahan pangan berkualitas dengan harga bersaing. Namun hingga kini, belum ada mekanisme resmi dari pemerintah daerah yang mengarahkan agar kebutuhan MBG diserap dari produk lokal.
“UMKM di Sampang ini tidak kekurangan kemampuan, hanya kurang dilibatkan. Kalau terus begini, uangnya justru berputar di luar daerah,” tambah Ishak.
Sejumlah tokoh masyarakat juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya melihat MBG sebagai program konsumtif, tetapi juga sebagai peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi.
“Program nasional seperti MBG seharusnya bisa menghidupkan pelaku usaha kecil. Kalau semua bahan diambil dari luar, maka semangat pemberdayaannya jadi hilang,” ujar salah satu tokoh ekonomi Sampang.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa program Makan Gizi Gratis dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui pemanfaatan hasil petani, peternak, dan nelayan setempat.
Namun, implementasinya di Kabupaten Sampang justru menunjukkan kesenjangan antara konsep dan pelaksanaan. Harapan besar agar program ini menjadi penggerak ekonomi daerah tampaknya belum benar-benar terwujud.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten Sampang untuk memastikan program nasional ini tidak berhenti pada pemberian makan, tetapi juga menjadi gerakan ekonomi yang menghidupkan UMKM lokal. ( **Adhon )
