Purnamanews.com, Maros – Sejumlah orang tua siswa SMP Negeri 1 Maros mempertanyakan transparansi pengadaan baju seragam sekolah, khususnya seragam batik yang hingga kini belum diterima meski telah lunas dibayar sejak beberapa bulan lalu.
Salah satu orang tua siswa, HKM, mengaku kecewa karena seragam yang dijanjikan belum juga dibagikan.
Yang kami sesalkan, baju seragam batik yang sudah dibayar lunas beberapa bulan yang lalu belum juga dibagikan. Kami berharap pihak sekolah segera menyalurkan seragam tersebut karena sudah hampir empat bulan belum ada kejelasan. Kami juga mencurigai harga baju batik lebih mahal dari harga pasaran dengan kualitas yang sama,” ujar HKM, mewakili orang tua siswa.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Koperasi Sekolah SMPN 1 Maros, H. Hamka Hasan, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya membenarkan adanya pengadaan seragam melalui koperasi sekolah. Ia menjelaskan bahwa koperasi menyediakan berbagai perlengkapan sekolah seperti baju olahraga, baju batik, topi, rim, lambang sekolah, dan lambang anti narkoba.
Namun, Hamka mengakui bahwa mekanisme kerja sama dengan pihak penyedia (suplier) tidak disertai surat perjanjian kerja (SPK) dan hanya dilakukan secara lisan.
Keterlambatan baju batik di luar kendali kami. Kami hanya bisa menunggu karena dari pihak suplier menyampaikan bahan baju sedang habis,” jelasnya.
Hamka juga menegaskan bahwa pembelian seragam di koperasi tidak bersifat wajib.
Kami tidak pernah memaksakan. Kalau orang tua sudah punya seragam sendiri, silakan. Kami hanya menyiapkan bagi yang membutuhkan,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, Andi Wandi Bangsawan Putra Patabai, S.STP., MM, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menegaskan bahwa koperasi sekolah diperbolehkan menjual seragam, asalkan memenuhi beberapa ketentuan.
Tidak boleh ada paksaan, dan harga tidak boleh melebihi harga pasar. Kalau ada keterlambatan dari pihak konveksi, ya itu harus segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan keresahan,” tegasnya.
Hingga kini, para orang tua siswa masih menunggu kejelasan distribusi baju seragam batik yang telah mereka bayar. Selain itu, pantauan di lapangan menunjukkan bahwa di lingkungan SMP Negeri 1 Maros belum terpasang papan informasi penggunaan dana BOS, yang seharusnya menjadi bentuk transparansi pengelolaan keuangan sekolah.
