Kabupaten Bekasi – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, Hj.Siti Qomariyah S.Ip menggelar kegiatan “Dialog Wakil Rakyat” bersama sejumlah Nelayan Pesisir Tarumajaya, bertempat di Aula Museum Mangrove Tarumanegara, Senin (13/10/2025).
Diketahui, Hj. Siti Qomariyah SiQom Komisi 2 DPRD provinsi Jawa Barat (Komisi Bidang Perekonomian) Bidang Perekonomian, meliputi: Perdagangan dan Perindustrian, Wilayah Kelautan Daerah, Konservasi Alam,Ketahanan Pangan, Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Logistik, Koperasi dan Usaha Kecil, Pariwisata serta Perlindungan Konsumen.
Acara Dialog Wakil Rakyat yang merupakan bagian dari fungsi pengawasan Hj.Siti Qomariyah Anggota DPRD Jabar Komisi 2 Dapil Jabar IX (Kab.Bekasi) dihadiri Kepala UPTD perikanan PPI Paljaya Tarumajaya, Samsuri Pengelola Kawasan wisata Museum Edukasi Mangrove Tarumanegara, Ibu Niti dari MPLI, Bos Tayum Ketua Paguyuban Nelayan Tarumajaya, Abdurahman Ketua KUB Nelayan Pesisir, TNI/Polri, Tim kemenangan Fraksi NasDem, sejumlah nelayan Pesisir Tarumajaya.
Dalam kesempatan tersebut Hj.Siti Qomariyah (SiQom) menyampaikan rasa syukurnya dapat bersilaturahmi dan berdialog langsung dengan para Nelayan dan pengelola kawasan Edukasi wisata Mangrove Tarumanegara.
“Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dan mengadakan Dialog Wakil Rakyat bersama Nelayan dan Paguyuban Nelayan,” ujarnya.
Politisi Partai NasDem ini menjelaskan bahwa kegiatan ini juga merupakan bagian integral dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam memastikan bahwa berbagai program Provinsi yang dijalankan pemerintah telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di tiap Kabupaten dan Kota, termasuk di Kabupaten Bekasi.
“Kegiatan ini termasuk dalam pengawasan. Saya juga diminta untuk menampung masukan, apakah program-program Provinsi sudah sesuai atau belum, karena tiap kabupaten/kota memiliki peta kebutuhan masing-masing,” jelas SiQom.
Menurutnya, masukan dari masyarakat di daerah, khususnya para tokoh dan nelayan pesisir sangat penting untuk menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi agar kebijakan yang diterapkan benar-benar tepat sasaran.
“Kegiatan pengawasan pemerintahan ini juga menjadi sarana untuk memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi agar kebijakan di daerah lebih efektif,” tambahnya.
Anggota DPRD Jabar Fraksi NasDem dari Dapil IX ini juga mengungkapkan bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat saat ini tidak memiliki agenda kunjungan ke luar provinsi maupun luar negeri, melainkan lebih fokus kegiatan di wilayah Jawa Barat.
“Alhamdulillah, DPRD Provinsi Jawa Barat tidak ada kegiatan kunjungan ke luar provinsi maupun luar negeri. Kami lebih banyak melakukan kegiatan di wilayah Jawa Barat,” terangnya.
Ia berharap kegiatan seperti Dialog Wakil Rakyat dapat terus dilakukan agar wakil rakyat semakin dekat dengan masyarakat dan memahami aspirasi mereka secara langsung.
“Harapannya, dengan adanya kegiatan pengawasan selain masa reses, kami bisa semakin dekat dengan masyarakat,” pungkasnya.
(Cep)
