PURNAMA NEWS.COM | SAMPANG– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang kini diselimuti tanda tanya besar. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Sampang bungkam saat ditanya berapa dapur Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), dokumen vital yang menentukan layak atau tidaknya sebuah dapur menyuplai makanan bagi siswa.
SLHS sejatinya bukan sekadar berkas administratif. Sertifikat itu menjadi garis pengaman utama yang menyangkut kebersihan dapur, higienitas pekerja, kualitas bahan baku, hingga potensi bahaya pengawet makanan. Tanpa sertifikat ini, setiap piring MBG berpotensi jadi “bom waktu” yang mengancam kesehatan anak sekolah.
Data yang dihimpun bacajatimcom menyebut, untuk mendapat SLHS, sebuah dapur wajib melewati inspeksi kesehatan lingkungan, pelatihan keamanan pangan bagi minimal 50 persen karyawan, serta uji laboratorium terhadap air, makanan, dan peralatan dapur. Namun, alih-alih transparan, Dinkes justru memilih diam dan tak memberi kejelasan publik.
Plt Kadinkes KB Sampang, dr Dwi Herlinda Lusi Harini, yang akrab disapa dr Lusi, berulang kali dikonfirmasi tak kunjung memberi jawaban. Pesan WhatsApp yang dikirim pun diabaikan. Sikap bungkam ini makin menebalkan dugaan publik: apakah pengawasan terhadap dapur MBG memang lemah sejak awal?
Kekhawatiran itu juga dirasakan orang tua siswa. “Keamanan pangan adalah benteng pertama kesehatan anak. Jangan tunggu ada korban keracunan baru sibuk bergerak,” tegas Edi Nuryanto, wali murid di Sampang, Rabu (01/10/2025). Ia menilai, diamnya Dinkes sama saja dengan mengabaikan nyawa anak-anak.
Menurut Edi, tragedi keracunan MBG di berbagai daerah seharusnya jadi peringatan keras. “Program MBG bukan sekadar janji politik, tapi pemenuhan hak gizi anak. Kalau sertifikat dasar seperti SLHS saja tidak jelas, maka pemerintah sedang mempertaruhkan keselamatan generasi penerus,” tutupnya. (**Adhon )
