PURNAMA NEWS.COM | SAMPANG – Kebijakan pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang dinilai belum berjalan maksimal. Dari target 92 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang seharusnya beroperasi, hingga akhir September 2025 baru 35 dapur yang benar-benar melayani siswa.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam mengeksekusi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Alih-alih menuntaskan target, realisasi di lapangan justru terkesan lamban dan minim transparansi.
Masyarakat menilai, jika pemerintah serius, seharusnya tidak ada keterlambatan sebesar ini. Terlebih lagi, anggaran untuk MBG sudah jelas disiapkan dan program ini menjadi salah satu janji utama presiden.
Minimnya jumlah dapur yang beroperasi berdampak langsung pada ribuan siswa di Sampang. Mereka yang seharusnya sudah mendapat asupan makanan bergizi gratis, justru harus menunggu lebih lama tanpa kepastian yang jelas.
Ironisnya, pihak pemerintah daerah melalui Satgas MBG Sampang hanya menyampaikan angka-angka tanpa penjelasan detail terkait pengawasan, distribusi, dan kualitas makanan. Hal ini semakin memperkuat kesan bahwa kebijakan hanya berhenti di tataran wacana tanpa implementasi nyata.
Keterlambatan ini juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika program besar seperti MBG saja tidak dijalankan sesuai target, maka wajar bila muncul keraguan tentang efektivitas kebijakan lain yang dijanjikan.
Publik menuntut agar pemerintah segera mengevaluasi secara menyeluruh manajemen pelaksanaan MBG di Sampang. Bukan hanya soal jumlah dapur, tetapi juga pengawasan kualitas gizi, transparansi anggaran, serta distribusi yang tepat sasaran.
Tanpa perbaikan serius, program MBG yang seharusnya menjadi solusi perbaikan gizi generasi muda dikhawatirkan hanya akan menjadi proyek besar yang gagal menjawab kebutuhan. (**Adhon )
