PURNAMA NEWS.COM | SAMPANG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang kembali tercoreng. Kali ini, menu yang dibagikan kepada siswa SMP Islam Darut Tauhid, Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karang Penang, pada Senin (22/9/2025), dilaporkan diduga berbelatung.
Insiden ini menambah daftar panjang persoalan dalam penyaluran MBG di Sampang. Pasalnya, makanan yang seharusnya menyehatkan justru menimbulkan keresahan bagi siswa dan wali murid. Banyak pihak mempertanyakan keseriusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta vendor dapur dalam menjaga kualitas makanan.
Sekretaris Satgas MBG Sampang, Sudarmanta, mengaku telah menerima laporan tersebut. Ia menegaskan bahwa meski kewenangan penuh ada di pemerintah pusat, pihaknya tetap menampung semua keluhan masyarakat untuk ditindaklanjuti.
“Kalau ada laporan, pasti kami cek kebenarannya dan kami sampaikan ke pusat. Karena yang punya kewenangan penuh itu SPPG, bukan Pemkab,” kata Sudarmanta, Rabu (24/9/2025).
Pernyataan itu memicu kritik. Sebab, publik menilai vendor dapur dan SPPG seolah kebal aturan, padahal kelalaian mereka langsung merugikan siswa sebagai penerima manfaat. Hingga kini, tidak ada sanksi tegas terhadap dapur penyedia MBG yang menyalurkan makanan tidak layak konsumsi.
Lebih lanjut, Sudarmanta menyebut Pemkab Sampang tidak memiliki wewenang untuk menghentikan dapur yang bermasalah. “Kita tidak bisa menghentikan dapur MBG, karena itu langsung di bawah pemerintah pusat. Tapi kami akan membentuk posko pengaduan agar masyarakat mudah melapor,” jelasnya.
Rencana pembentukan posko pengaduan dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) disebut baru akan berjalan Oktober mendatang. Langkah ini dianggap terlalu lamban, mengingat persoalan kualitas makanan terus berulang sejak program MBG dimulai awal 2025.
Sudarmanta bahkan membandingkan MBG di Indonesia dengan Jepang. “Di Jepang, MBG sudah berjalan 90 tahun tapi masih ada trial and error. Kita baru 9 bulan, jadi wajar masih ada perubahan,” tuturnya. Pernyataan ini menuai sorotan, karena publik menilai masalah makanan berbelatung bukan sekadar “trial and error” melainkan bentuk kelalaian serius dari pihak vendor dan SPPG.
Dengan berulangnya persoalan ini, masyarakat mendesak agar dapur penyedia MBG yang lalai diberikan sanksi keras, bahkan dihentikan operasionalnya. SPPG sebagai pihak yang mengawasi vendor dinilai tidak menjalankan tugas dengan benar, sehingga kualitas makanan untuk ribuan siswa di Sampang terus bermasalah.
Program MBG yang seharusnya membawa manfaat kini justru menimbulkan kekecewaan. Pertanyaan besar muncul: sampai kapan vendor dan SPPG dibiarkan bermain-main dengan nasib anak-anak penerima MBG di Sampang?
Penulis/ Pewarta : Adhon
