Diskusi Publik Kepri: Gurindam 12 Harus Jadi Ruang Rakyat, Bukan Ladang Bisnis
Purnamanews|Tanjungpinang Forum Peduli Ibukota Kepri menggelar diskusi terbuka Bertajuk Kasih Paham Ansar Ahmad Gubernur Kepulauan Riau dengan tema “Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Aset Pemerintah di Ibukota”, Sabtu (20/9/2025). Acara berlangsung di A8 Pinang Harmoni Square, seberang SPBU Km.7, Tanjungpinang, pukul 13.00 WIB.
Diskusi yang menjadi bagian dari rangkaian Gerakan Bersama Rakyat Kepri (GEBER-KEPRI) ini berlangsung dinamis, dengan format bebas bicara dan bebas berpendapat. Moderator diisi oleh Edi Cindai dan Jusri Sabri. Minggu, 21 September 2025.
Isu utama yang mencuat: tata kelola aset pemerintah, khususnya Gurindam 12 Tepi Laut yang belakangan disorot publik. Sejumlah mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) bersama tokoh masyarakat menegaskan keresahan mereka.
“Aset pemerintah itu milik rakyat. Jangan sampai pengelolaannya tertutup, apalagi menguntungkan segelintir pihak. Gurindam 12 harus jadi ruang publik yang benar-benar terbuka, bukan dipersempit,” tegas Sas Jhoni, tokoh masyarakat yang hadir.
Ia menambahkan, diskusi semacam ini harus menjadi tradisi demokrasi di Tanjungpinang.
“Kami ingin memastikan suara rakyat terdengar langsung. Transparansi dan akuntabilitas bukan jargon, tapi kewajiban,” katanya.
Selain soal kebijakan aset, forum juga memberi ruang bagi pedagang kaki lima (PKL) menyuarakan persoalan mereka. Hal itu membuat forum terasa hidup, tidak sekadar wacana teoritis, tetapi menyentuh realitas lapangan.
Diskusi ini memperlihatkan satu hal jelas: masyarakat Kepri menolak segala bentuk pengelolaan Gurindam 12 yang menyingkirkan rakyat. Publik ingin kawasan tersebut tetap menjadi ruang terbuka, bukan zona bisnis terselubung.
