“Foto: Humas Bakamla RI”
“Autentikasi: Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd
Bakamla RI dan Kemenko Polhukam Tinjau Menara Suar Karang Singa di Perbatasan RI-Malaysia-Singapura
Purnama News|Batam, 7 Mei 2025 — Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melakukan peninjauan terhadap pembangunan Menara Suar Karang Singa yang terletak di perairan strategis Kepulauan Riau, berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.
Kunjungan ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono. Turut hadir dalam rombongan tersebut perwakilan dari Badan Intelijen Negara (BIN), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), TNI AL, serta Kepala Zona Bakamla Barat, Laksma Bakamla Bambang Trijanto.
Menara Suar Karang Singa memiliki tinggi total 17 meter, dengan 12 meter di atas permukaan laut dan 5 meter di bawah permukaan laut. Menara ini dirancang untuk memberikan cahaya navigasi hingga jarak 40 mil laut, guna mendukung keselamatan pelayaran di kawasan perairan padat lalu lintas tersebut.
Pembangunan menara suar ini telah mencapai progres 87 persen dan ditargetkan selesai pada Juli 2025. Proyek ini dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan nilai kontrak sekitar Rp70 miliar, dan pelaksanaannya dipercayakan kepada PT Pasific Multindo Permai.
Menara Suar Karang Singa tidak hanya berfungsi sebagai sarana bantu navigasi pelayaran, tetapi juga sebagai simbol kehadiran negara yang memperkuat integritas wilayah, mendukung sistem radar VTS Batam, serta meningkatkan keselamatan lalu lintas laut. Lokasinya yang strategis menjadikannya acuan dalam perundingan batas maritim di Segmen Selat Singapura bagian timur.
Dalam peninjauan tersebut, turut hadir pula Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi; Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara; Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Teguh Subroto; serta Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Kepri, Doli Boniara.
