Purnamanews.com | Kediri Kota – Pemkab Kediri bersama Polres Kediri Kota dan Instansi terkait menggelar rapat kordinasi terkait adanya pengaduan masyarakat terkait kegiatan usaha pertambangan di Ds Manyaran Kec Banyakan Kab Kediri bertempat di ruang Candra Kirana Pemkab Kediri, Kamis (17/4/2025)
Kegiatan rakor ini diikuti oleh Asisten I Bidang Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Kediri Bpk. Sukadi, Wakapolres Kediri Kota Kompol Yanuar Rizal Ardianto, S.H., S.I.K., Kabagops Polres Kediri Kota, Kasitipidsus Kejaksaan Negeri Kab Kediri, Dinas ESDM Pemprov Jatim, Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jatim, DPMPTSP Provinsi Jatim, Kasatreskrim Polres Kediri Kota, Kapolsek Banyakan, Danramil Grogol, Kasi PMD Kecamatan Banyakan, Dishub Kab. Kediri , Dinas PUPR Kab. Kediri, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri, Satpol PP Kab. Kediri, Bappeda Kab. Kediri, DPMPTSP Kab. Kediri Bakesbangpol Kab. Kediri, Bag Hukum Pemkab Kediri, Bag Umum Pemkab Kediri, Kepala Desa Manyaran, PT. Balaraja Sakti Nusantara.
Asisten I Bidang Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kab Kediri, Sukadi mengatakan bahwa rapat hari ini menindaklanjuti rapat tanggal 10 Maret 2025 kemarin yang pada intinya di Kab. Kediri sedang ada proyek pembangunan jalan tol yang dinamikanya sangat luar biasa.
Masalah pertambangan ini menjadi satu hal yang seksi sehingga semua orang bisa melihat dan jika lihat pemberitaan sudah di media sosial sudah cukup viral. Jalan tol ini dibangun tidak dengan menggunakan APBN tapi dengan skema KPBU atau murni swasta bayangkan berapa investasi yang dikeluarkan. Di lain sisi target proyek jalan tol harus sudah selesai pada bulan November dan saat ini trayek dari Semampir ke arah bandara sedang dalam pembangunan fisik,
Jika ingin proyek ini selesai salah satu faktor pendukungnya adalah material, terang Sukadi.
Sukadi menambahkan, dengan adanya surat dari Dinas ESDM Provinsi Jatim tersebut kami sudah rapatkan dengan OPD terkait untuk membantu PT. Balaraja untuk memenuhi kekurangan dokumen yang diperlukan.
Sementara dari Perwakilan PT. Balaraja Sakti Nusantara, Nurul menyampaikan akan melengkapi dokumen yang diperlukan serta segera di kirim ke dinas terkait, terangnya.
Sedangkan Perwakilan DPMPTSP Provinsi Jatim , Fauzi mengatakan bahwa posisi kami mudah jika dokumen sudah komplit semua maka SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) bisa dilanjutkan prosesnya. Dan masalah intinya adalah terkait tata ruang,
Wakapolres Kediri Kota Kompol Yanuar Rizal Ardianto, S.H., S.I.K juga mengapresiasi pelaksanaan rakor ini. Adanya pemberitaan viral yang menjadi atensi publik menjadi latar belakang diadakannya rakor ini. Sehingga diharapkan melalui rakor ini bisa diperoleh solusi dan tidak ada rakor2 lagi berikutnya.
Di tempat terpisah, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji SH. SIK. M.Si secara tegas menyampaikan supaya PT. Balaraja mematuhi larangan beroperasi sesuai surat yang telah diterbitkan oleh Dinas ESDM Pemprov Jatim. “jadi selama kelengkapan/ persyaratan belum terpenuhi seluruhnya, jangan beroperasi dulu” kata Kapolres.
Pewarta : Hernowo
Penulis : Hernowo
