purnamanews.com/ JAKARTA – Ratusan Massa dari Front Pergerakan Nasional (FPN) dan Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gemak) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPP Partai Gerindra, di Jakarta Selatan, Rabu, 9 Oktober 2024.
Aksi demo massa menuntut agar Sakti Wahyu Trenggono Menteri KKP segera ditangkap, diadili dan dipenjarakan. Sakti Wahyu Trenggono diduga sebagai dalang kasus korupsi di tubuh kementerian BUMN dan proyek fiktif PT.Telkomsel. Front Pergerakan Nasional (FPN) menyampaikan agar Prabowo Subianto untuk menepati janjinya yang berkomitmen akan memberantas korupsi dan tidak memasukkan Sakti Wahyu Trenggono kedalam kabinet pemerintahannya.
Mereka menginginkan agar pemerintahan Prabowo Gibran segera menangkap, mengadili dan memenjarakan Sakti Wahyu Trenggono. FPN menyampaikan kepada Dewan Pengurus Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Gerindra) tentang lemahnya Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). FPN melihat ada konflik of interest dari komisioner KPK dalam menangani kasus korupsi yang terkait jejaring Tim Kampanye Nasional (TKN) Pilpres 2019. Mereka meyakini kasus perampokan PT. Telkom melalui proyek fiktif tahun 2017-2018 yang melibatkan aktor intelektual Sakti Wahyu Trenggono sebagai bagian dari rangkaian conflict of interest sebagai pengusaha yang menjadi donatur dan bendahara TKN bagian kepentingan kekuasaan (politik).
“Kami meyakini bahwa DPP Gerindra kedepan akan menjadi Komite Central dan Biro Khusus dalam pemerintahan Presiden Prabowo, FPN kembali hadir ke kantor DPP GERINDRA untuk menindak lanjuti surat yang telah kami kirim seminggu yang lalu.Tiga orang dari tim kami diizinkan masuk untuk bertemu perwakilan dari DPP Gerindra, mereka menjelaskan bahwa surat yang kami kirim masih dalam proses dan berjanji segera menyampaikan aspirasi FPN dan Gemak ke presiden terpilih Prabowo Subianto jawaban akan segera dikirim melalui utusan ke FPN.
Apabila gerindra tidak aspiratif maka FPN dan Gemak akan terus ke gerindra, KPK dan kantor Kementerian KKP tempat Sakti Wahyu Trenggono berkantor
dan apabila Trenggono tetap dilantik menjadi menteri, maka kementerian kabinet Prabowo Gibran yang akan di demo pertama adalah kementerian dimana Trenggono ditempatkan,”ujar Ketua Umum FPN Dos Santoso.
Lambatnya KPK dalam menuntaskan proses penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi proyek fiktif PT. Telkom yang diduga dilakukan oleh Sakti Wahyu Trenggono membuktikan lemahnya KPK menghadapi cawe cawe oknum penguasa, dan DPP Gerindra dibawah kepemimpinan Prabowo harus menghentikan intervensi penguasa lama,”tambah Koordinator Aksi Gemak, Don Sukri C.
Proses peralihan kekuasaan dari rezim lama ke tangan Presiden Prabowo menjadi bagian tanggung jawab DPP Gerindra dalam mendesign portopolio K
Kabinet dan pemerintahan kedepan. FPN mengharapkan aspirasi yang telah disampaikan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan Presiden Prabowo dalam memberantas oknum pengkhianat negara yang korupsi.
FPN dan GEMAk menyatakan bahwa Korupsi adalah musuh bersama oleh karena itu GEMAK akan melawan terhadap semua tindakan pidana korupsi yang merugikan rakyat. Oleh karna itu, Proses Trasnsisi kekuasan republik Indonesia perlu adanya arah yang jelas dalam proses pemberantasan korupsi di negeri ini. Rakyat harus disadarkan dan digerakan untuk mengawal Negara ini bersih dari segala tindakan korupsi.
Selesai menyampaikan aspirasi di DPP Gerindra, FPN dan GEMAK melanjutkan gelar aksi massa di gedung KPK.
(Red )
