Purnamanews.com – Yogyakarta. Komunitas Pedagang Pasar Teras Malioboro Kota Yogyakarta meminta balon wawako Yogyakarta, DR. (CAN) Ariyanto, SE.MM., agar memperhatikan nasib para pedagang di Pasar Malioboro. Soal relokasi ke lokasi lain dinilai pedagang bukan solusi yang tepat. Karena hal itu justru menjauhkan pedagang dari pelanggan yang sudah lama membeli dari mereka.
“Harapan saya pemimpin yang tau persis kebutuhan masyarakat. Karena memang selama ini masyarakat dihadapkan dengan masalah terus, contohnya pedagang yang mau direlokasi.”
“Kemungkinan tidak adanya analisa, yang melibatkan semua pihak. Kalau dipindahkan ini bagaimana. Jika pedagang yang dipindahkan, jauh dari sewaktu masih dipinggiran toko, tentunya omset penjualan kan berkurang,” kata Ketua Komunitas Pedagang Teras Pasar Malioboro, Tugiyono, saat bertemu dengan Ariyanto didampingi Tim Aksi Politik Ari Kusharyono, Sabtu (18/5/2024) di Restauran Sekar Wangi.
Tugiono menyampaikan, di tempat yang baru, pedagang harus memulai hal baru lagi. Termasuk, mencari pelanggan. Padahal dapur di rumah pedagang tetap harus mengepul setiap hari.
“Kalau direlokasi terpaksa cari pembeli baru atau pelanggan. Otomatis, bisa gitu-gitu saja omsetnya nggak naik,” sambungnya.
Sementara itu menurut Ariyanto, tindakan merelokasi pedagang atau menggusur para PKL dari lokasi mereka berjualan, bukan solusi yang baik. Karenanya, lanjut dia, pihak Pemerintah seharusnya mengajak PKL duduk bersama untuk mencari solusi yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.
“Itu bukan solusi. Yang menjadi solusi adalah duduk bersama. Kita jangan berpretensi. Kita harus tahu semuanya,” kata Ariyanto.
Ariyanto menegaskan, semua masyarakat berhak untuk hidup. Karenanya, harus mengedepankan kemanusiaan.
“Intinya kita cari solusi, dan duduk bersama. Saat sudah ada kesepakatan, kita jalankan. Dan tidak menabrak regulasi yang ada, serta tetap asas perikemanusiaan diutamakan,” ujarnya.
Ariyanto menambahkan, penataan pedagang, tidak harus dengan menggusur mereka. Berikan fasilitas yang baik, buat aturan agar tidak menganggu kenyaman pengunjung.
“Ini kedepannya yang menjadi tugas utama pemimpin daerah, membuat aturan dengan tidak memberatkan pihak yang mentaatinya,” pungkas Ariyanto.
Redaksi
