Lebak- Purnamanews.com Hari Kesehatan Nasional diperingati setiap tanggal 12 November. Tema yang diangkat pada peringatan HKN ke-59 tahun ini adalah ”Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju”. Tema ini dipilih untuk menggambarkan bagaimana keberhasilan transformasi kesehatan yang dilakukan oleh kementerian kesehatan dengan berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak terkait yang bertujuan meningkatkan dan mendorong masyarakat untuk hidup lebih sehat agar bisa lebih produktif sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian yang akan menjadikan Indonesia menjadi lebih maju.
Pada tahun 2023, peringatan Hari Kesehatan Nasional Tingkat Kabupaten Lebak tidak hanya terdiri dari unsur Dinas Kesehatan namun turut serta melibatkan partisipasi institusi pendidikan kesehatan di Kabupaten Lebak seperti Poltekkes Kemenkes Banten Program Studi Kebidanan, Akademi Keperawatan Yatna Yuana, Universitas La Tansa Mashiro, Rumah Sakit Umum Dr. Adjidarmo, Rumah Sakit Misi, Rumah Sakit Kartini, Rumah Sakit Umum Malingping dan organisasi profesi kesehatan se Kabupaten Lebak (IDI, IBI, PPNI, IAI, PDGI, PTGMI, PPPKMI, HAKLI, PERSAGI, IAKMI, PATELKI dan PAFI).
Pada Selasa, 14 November 2023 panitia menyelenggarakan Bakti Sosial sebagai rangkaian kegiatan HKN Ke-59 tingkat Kabupaten Lebak. Kegiatan dilaksanakan di tiga zona wilayah Puskesmas di Kabuapten Lebak yaitu Puskesmas Wilayah II bertempat di Puskesmas Sajira, Puskesmas Wilayah IV bertempat di Puskesmas Gunungkencana dan Puskesmas Wilayah VI bertempat di Puskesmas Cihara.
Kegiatan bakti sosial di ketiga Puskesmas dihadiri oleh Camat, Kapolsek, Koramil dan Korwil Kecamatan setempat, Kepala Puskesmas Wilayah masing-masig zona, perwakilan dari institusi pendidikan kesehatan, organisasi profesi kesehatan serta rumah sakit di Kabupaten Lebak. Agenda kegiatan di dalamnya meliputi Kesehatan tentang Penyuluhan Kesehatan mengenai Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM), Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Stimulan Jamban. Skrining penyakit tidak menular (PTM) yang dilakukan diantaranya wawancara riwayat kesehatan, pengukuran lingkar perut, berat bada dan tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah dan gula darah sewaktu.
Peserta hadir dalam kegiatan bakti sosial di Puskesmas Sajira sebanyak 135 orang dimana dari hasil pemeriksaan diketahui 9 orang berisiko tinggi Diabetes Melitus, 14 orang berisiko tinggi Hipertensi dan 6 orang berisiko tinggi Diabetes Melitus+Hipertensi. Di Puskesmas Gunungkencana peserta hadir sebanyak 30 orang dengan hasil 2 orang berisiko tinggi Diabetel Melitus, 13 orang berisiko tinggi hipertensi dan 3 orang berisiko tinggi Diabetes Melitus+Hipertensi. Sedangkan peserta hadir di Puskesmas Cihara sebanyak 83 orang dengan 9 orang berisiko tinggi Diabetes Melitus dan 16 orang berisiko tinggi Hipertensi. Peserta juga telah mendapat tatalaksana oleh dokter.
Agenda selanjutnya adalah stimulan jamban yang merupakan upaya mendorong inovasi Puskesmas dalam peningkatan akses sanitasi di masyarakat. Stimulan jamban diberikan kepada yang diberikan kepada keluarga tidak mampu seperti memiliki balita gizi dengan buruk atau ibu hamil dengan KEK. Di wilayah Puskesmas Sajira, stimulan jamban diberikan kepada dua keluarga yaitu Keluarga Bapak Suryanah dan Bapak Inani yang beralamat di Kampung Oko. Adapun kegiatan ini sekaligus deklarasi desa ODF (Open Defecation Free) atau desa bebas dari buang air besar sembarangan di Kecamatan Sajira.
Di wilayah Puskesmas Gunungkencana, stimulan jamban diberikan kepada dua keluarga yaitu Keluarga Bapak Iksan dan Bapak Anta yang beralamat di Kampung Rajawana. Di wilayah Puskesmas Cihara, stimulan jamban diberikan kepada Keluarga Bapak Andi yang beralamat di Kampung Cibobos. Setelah pembuatan stimulant jamban, petugas kesehatan lingkungan Puskesmas akan memantau pemanfaatan jamban seminggu kemudian. Puskesmas juga didorong untuk berinovasi mengembangkannya dengan mencari CSR lain.
Peringatan HKN Ke-59 ini mengingatkan bahwa pemerintah tidak mampu melakukannya sendiri. Hanya dengan sinergi yang kuat dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat termasuk muspika, enam pilar transformasi kesehatan bisa ditegakkan untuk perubahan yang lebih baik. (Ken)
