Kooperatif dan Subjektif APH

- Jurnalis

Kamis, 9 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Purnamanews.com – Jakarta. Bukan sekali, dua kali pertanyaan ini dilontarkan oleh wartawan dalam berbagai kesempatan. “Bila kita diundang klarifikasi oleh polisi harus datang atau abaikan saja,” begitu pertanyaannya.

Baca dengan teliti klarifikasi itu terkait produk jurnalistik atau media sosial. Bila terkait produk pers berbadan hukum Indonesia, koordinasikan dengan penanggung jawab perusahaan.

Siapa tahu penanggung jawab perusahaan anda ksatria. Dia yang ambil alih sesuai fungsinya sebagaimana diatur Pasal 12 UU Pers. Tanggung jawab produk pers yang telah siar tanggung jawabnya.

Bisa jadi, penanggung jawab merasa sibuk dan menugaskan anda menghadap penyidik. Bila ini terjadi minta pendampingan penasihat hukum perusahaan atau bila anda berorganisasi ada pembelaan wartawan di sana.

Tugas anda adalah memenuhi undangan klarifikasi agar dapat predikat kooperatif. Pada pemeriksaan anda cukup mengatakan pemberitaan ini menjadi tanggung jawab penanggung jawab.

Baca Juga :  Ditlantas Polda Kepri Imbau Masyarakat Agar Waspada Terhadap Modus Penipuan Surat Tilang Elektronik Melalui WhatsApp

Namun apabila yang diklarifikasi adalah produk media sosial yang anda siarkan maka ini bukan tanggung jawab perusahaan pers tetapi menjadi tanggung jawab pribadi anda.

Kooperatif tetap perlu, begitu juga pendampingan. Bila anda tidak kooperatif bisa jadi pasal yang digunakan meluas. Selain itu bisa dilakukan penahanan karena nilai subjektif penyidik.

Salah satu contoh dialami wartawan senior. Bahkan kartu anggotanya berlaku seumur hidup karena usianya sudah lebih dari 60 tahun.

Dia menulis pada media yang dipimpinnya dan ternyata media itu tidak berbadan hukum pers. Pasal yang dikenakan adalah Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Baca Juga :  Ketua PP MPC Kabupaten Lebak Mepersoalkan Penundaan Tungsura Pleno Tingkat Kecamatan

Pasal di atas adalah delik aduan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Itu menurut Pasal 21 KUHAP secara objektif tidak bisa dilakukan penahanan.l

Lain halnya dengan yang dialami seseorang wartawan senior, dia selain dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga dikenakan Pasal 335 ayat (1) KUHP yang ancamannya maksimal satu tahun penjara.

Pasal 21 ayat (4) KUHAP memberi kewenangan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penahanan karena penilaian subjektif, salah satunya karena bisa mengulang perbuatan dan tidak kooperatif.

Jakarta, 9 November 2023

Article di copy dari laman Facebook Bang Kamsul Hasan (Pakar Hukum Pers + Ketua Advokasi /Pembelaan Wartawan dari PWI Pusat)

 

Yuliandi/Red

Berita Terkait

Kabag Ops Polres Sidrap Pantau Langsung Rapat Pleno Hari Kedua di PPK
Simpan Ratusan Pil Dobel L Didalam Rumah, Pemuda Badas Diamankan Polisi
Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda Bersama Istri Mengunakan Hak Suaranya di TPS 002 Bandarsyah
BPK Temukan Belasan Miliar Honorarium Timsus Gubernur Kepri Tak Disertai Bukti Kerja
Bhayangkari Daerah Kepulauan Riau Telah Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Daerah Belakang Padang Serta Kunjungan Dilanjutkan ke Polresta Barelang
Kapolres Nganjuk Kunjungi seluruh PPK Pastikan Penghitungan Suara Aman dan Lancar
Pastikan Keamanan Surat Suara di Setiap PPK, Kapolres Sidrap Perketat Pengamanan Rapat Pleno Terbuka
Hadiri Puncak Acara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidenreng Rappang, Ini Harapan AKBP Erwin Syah
Berita ini 74 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 17:45 WIB

Kabag Ops Polres Sidrap Pantau Langsung Rapat Pleno Hari Kedua di PPK

Rabu, 21 Februari 2024 - 00:29 WIB

Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda Bersama Istri Mengunakan Hak Suaranya di TPS 002 Bandarsyah

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:13 WIB

BPK Temukan Belasan Miliar Honorarium Timsus Gubernur Kepri Tak Disertai Bukti Kerja

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:10 WIB

Bhayangkari Daerah Kepulauan Riau Telah Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Daerah Belakang Padang Serta Kunjungan Dilanjutkan ke Polresta Barelang

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:09 WIB

Kapolres Nganjuk Kunjungi seluruh PPK Pastikan Penghitungan Suara Aman dan Lancar

Selasa, 20 Februari 2024 - 14:59 WIB

Pastikan Keamanan Surat Suara di Setiap PPK, Kapolres Sidrap Perketat Pengamanan Rapat Pleno Terbuka

Selasa, 20 Februari 2024 - 14:57 WIB

Hadiri Puncak Acara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidenreng Rappang, Ini Harapan AKBP Erwin Syah

Selasa, 20 Februari 2024 - 13:06 WIB

Semarakan Pemilu 2024, Warga Binaan Lapas IIA Tanjungpinang Gunakan Hak Pilihannya Pada Pesta Demokrasi

Berita Terbaru

TNI Dan Polri

Kodim 0501/JP Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Ke- 51

Rabu, 21 Feb 2024 - 19:12 WIB