Polda Kepri Tegaskan Netral dan Fokus Amankan Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Kepri

- Jurnalis

Sabtu, 21 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

www.purnamanews.com|Batam Polda Kepri menegaskan komitmennya untuk tetap netral dalam kontestasi Pemilu 2024. Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si., menyatakan Polda Kepri berada dalam posisi untuk memberikan pengamanan guna memastikan Pemilu 2024 di Kepulauan Riau berjalan dengan aman dan sukses. Sabtu (21/10/2023).

Kabidhumas Polda Kepri menjelaskan bahwa netralitas Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 28 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

“Netralitas Polri adalah prinsip yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban selama proses pemilihan umum. Dengan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan tidak menggunakan hak memilih serta dipilih, Polri dapat memastikan bahwa pemilu berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak,” Ujar Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si.

“Ayat (2) berbunyi, anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih,” Selain itu, Kabidhumas Polda Kepri mengungkapkan sikap netral Polri juga diatur secara rinci dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan penggabungan dari dua Peraturan Kapolri sebelumnya, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.

Sebagaimana isi Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2407/X/HUK.7.1./2023, Tanggal 20 Oktober 2023 sebagai berikut :

Baca Juga :  Menjelang Pemilu 2024, Bersama Pj Bupati KIP Aceh Timur Gelar Simulasi Pemungutan Suara

1. Dilarang membantu mendeklarasikan dukungan kepada partai peserta pemilu dan bakal pasangan caleg/capres/cawapres;

2. Dilarang memberi/meminta/distribusi janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun yang berkatan dengan pemilu;

3. Dilarang menggunakan/memasang/memerintah orang lain untuk memasang atribut pemilu;

4. Dilarang menghadiri, menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye dan pertemuan parpol kecuali pam yang berdasarkan surat printah tugas;

5. Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar/foto parpol, bakal caleg, capres/cawapres baik melalui media massa, media online dan media sosial;

6. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal caleg, capres/cawapres, massa dan simpatisannya;

7. Dilarang foto/self picture dl medsos dengan gaya mengacungkan jari telunjuk jari jempol maupun dua jari membentuk hurijf ‘v’ yang berpotensi dipergunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan/ketidaknetralan polri;

8. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada, parpol, bakal caleg, capres/cawapres;

9. Dilarang menjadi pengurus/anggota tim sukses parpol, bakal caleg, capres/cawapres;

10. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan atau tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan kepentingan politik parpol, bakal caleg, capres/cawapres;

11. Dilarang memberikan fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan politik praktis;

12. Dilarang melakukan kampanye hitam (black campaign) dan menganjurkan untuk menjadi golput;

13. Dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil perhitungan suara;

14. Dilarang menjadi panitia umum pemilu, anggtota komisi pemilihan umum (kpu) dan panitia pengawas pemilu (panwaslu);

15. Apabila ada anggota keluarga yang aktif dalam giat politik agar tidak menggunakan fasilitas dinas/mengikutsertakan/mengatasnamakan institusi polri/bhayangkari;

Baca Juga :  RAPAT EVALUASI KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

16. Tingkatkan fungsi pengawasan internal serta optimalkan giat deteksi dini terhadap dugaan keterlibatan dan ketidaknetralan anggtota polri serta tindak tegas;

17. Laporkan kepada pimpinan secara berjenjang bila ada keterlibatan anggota dalam melakukan pelanggaran terkait pemilu, serta pimpinan mengambil langkah-langkah yang cepat, tepat dan selektif utk menghindari terjadinya gangguan kamtibmas yang berpotensi mengganggu jalannya pemilu.

“Apabila masih ditemukan anggota Polda Kepri yang melanggar akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” Tutur Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si.

Kabidhumas Polda Kepri menambahkan bahwa setelah masa pedaftaran & Verifiksi Bacalon Presiden & Wapres bulan Oktober 2023, maka akan dilanjutkan Masa Kampanye mulai tanggal (28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024), Masa tenang (11 Februari 2024-13 Februari 2024), Pemungutan suara (14 Februari 2024), Penghitungan suara (14 Februari 2024-15 Februari 2024), Rekapitulasi hasil penghitungan suara (15 Februari 2024-20 Maret 2024) dan Penetapan hasil pemilu (paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK).

“Polda Kepri berkomitmen untuk menjaga kestabilan dan ketertiban masyarakat sehingga proses demokrasi dapat berjalan lancar dan damai.

Polda Kepri juga bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan integritas dan transparansi Pemilu,” Tutup Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si.

 

Berita Terkait

LAPAS CILEGON SELALU TERBUKA BAGI SEMUA YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNTUK OPTIMALKAN PEMBINAAN KESADARAN HUKUM WARGA BINAAN
Kunjungan Kerja Ny. Retno Yan Fitri Ketua Bhayangkari Daerah Kepri ke Polres Bintan
KEMENKUMHAM BANTEN IKUT SERTAKAN LAPAS CILEGON DALAM PENCANANGAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (P2HAM)
Keseriusan Bawaslu Lamsel dalam melakukan penindakan dugaan many politik di nantikan
Pj Bupati Aceh Barat Lepas Peserta Napa Tilas Memperingati 125 Teuku Umar Johan
Dugaan Pungli Uang Perpisahan di SDN 182 Kota Pekanbaru, Segini Besarannya
Pemkab Nagan Raya Rakor Deteksi Dini, Preventif Stunting, harapanya Tidak Ada Stunting di Nagan Raya
TINGKATKAN SINERGI DAN KOLABORASI, LAPAS CILEGON IKUTI FRIENDLY MATCH TENIS DI KANWIL BANTEN
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Februari 2024 - 06:47 WIB

LAPAS CILEGON SELALU TERBUKA BAGI SEMUA YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNTUK OPTIMALKAN PEMBINAAN KESADARAN HUKUM WARGA BINAAN

Kamis, 22 Februari 2024 - 15:53 WIB

Kunjungan Kerja Ny. Retno Yan Fitri Ketua Bhayangkari Daerah Kepri ke Polres Bintan

Kamis, 22 Februari 2024 - 04:09 WIB

KEMENKUMHAM BANTEN IKUT SERTAKAN LAPAS CILEGON DALAM PENCANANGAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (P2HAM)

Rabu, 21 Februari 2024 - 23:39 WIB

Keseriusan Bawaslu Lamsel dalam melakukan penindakan dugaan many politik di nantikan

Rabu, 21 Februari 2024 - 11:01 WIB

Pj Bupati Aceh Barat Lepas Peserta Napa Tilas Memperingati 125 Teuku Umar Johan

Rabu, 21 Februari 2024 - 00:16 WIB

Dugaan Pungli Uang Perpisahan di SDN 182 Kota Pekanbaru, Segini Besarannya

Selasa, 20 Februari 2024 - 17:27 WIB

Pemkab Nagan Raya Rakor Deteksi Dini, Preventif Stunting, harapanya Tidak Ada Stunting di Nagan Raya

Jumat, 16 Februari 2024 - 21:20 WIB

TINGKATKAN SINERGI DAN KOLABORASI, LAPAS CILEGON IKUTI FRIENDLY MATCH TENIS DI KANWIL BANTEN

Berita Terbaru