oleh

Prease Rilis dari Mahasiswa, Untuk Kemaslahatan Bersama

BANJARMASIN – Di kampus UIN Antasari beberapa waktu belakangan beredar isu tentang kebijakan yang dianggap kontroversial oleh sebagian mahasiswa, kebijakan ini diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) untuk lingkungan kantin UIN Antasari yang berlokasi di samping perpustakaan.

Beredar luasnya isu dan informasi tersebut setelah muncul tulisan dari Ketua DEMA UIN Antasari Banjarmasin, Muhammad Rizali. Tulisan tersebut dinilai pihak pengurus KSPPS, Dewan Pengawas KSPPS dan birokrat kampus UIN Antasari Banjarmasin cenderung subjektif, karena tulisan tersebut hanya menerima informasi dari satu pihak (pedagang kantin) yang berlandaskan surat perjanjian atau kontrak yang sudah ditanda tangani.

Setelah beredar luasnya tulisan tersebut melalui media online (https://www.purnamanews.com/kantin-uin-antasari-sistem-kolonialisme-era-modern-surat-terbuka-untuk-kpn-dan-rektor/) , Ketua DEMA Universitas dan beberapa jajaran pengurs DEMA Fakultas melakukan audiensi (tabayyun) terkait simpang siurnya informasi mengenai kebijakan kampus tersebut.

Pertemuan (audiensi) tersebut diagendakan pada Kamis, (3/10) pukul 12.00 di ruang rapat Alfani Daud Rektorat UIN Antasari Banjarmasin.

Sesuai agenda yang telah dijadwalkan, pihak mahasiswa berhadir dalam audiensi (pertemuan) tersebut, dalam pertemuan ini pihak mahasiswa dihadiri oleh beberapa pengurus DEMA UIN Antasari (Muhammad Rizali, M. Pahri, Muhammad Asy’ari), DEMA Fakultas Dakwah dihadiri (Syahbana), DEMA FEBI (Muhammad Al Ihwan). DEMA Syariah (Mursyada). Total perwakilan mahasiswa yang berhadir berjumlah 6 (enam orang).

Adapun dari pihak pemangku kebijakan dan birokrat kampus UIN Antasari, berhadir Wakil Rektor I (Bapak Hamdan), Wakil Rektor II (Bapak Sukarni), Wakil Rektor III (Ibu Nida Mufidah), Wakil Dekan III FEBI (Bapak Muhaimin), Kepala Biro AUPKK (Bapak Amal Fathullah), Kabag Humas UIN Antasari (Bapak Ali Akbar), Ketua KSPPS UIN Antasari (Ibu Mulyani), Dewan Pengawas KSPPS (Bapak Rahman Helmi) beserta pihak-pihak terkait dari berbagai unsur, yang jika dijumlahkan kurang lebih 15 orang lebih.

Dalam pertemuan tersebut pihak mahasiswa menanyakan terkait beberapa regulasi yang dianggap sangat merugikan salah satu pihak, diantaranya adalah:

1) Peraturan yang diterapkan dan ditandatangani terlalu tergesa, meskipun ada sempat disosialisasikan sebelumnya, tetapi ditandatangani langsung pada hari itu juga tanggal 30 September 2019, dan keesokan harinya langsung diterapkan secara menyeluruh.

2) Sistem bagi hasil yang dirasa sangat memberatkan pedagang, yaitu dengan persentasi 80% untuk pedagang berbanding dengan 20% untuk pengelola (KSPPS) dari omzet penjualan, bukan dari keuntungan bersih.

3) Apa landasan ekonomi Islam dalam menerapkan sistem bagi hasil tersebut, karena sejauh yang kami ketahui, saya pribadipun pernah diajarkan oleh salah satu dosen dalam mata kuliah Ekonomi Islam yang berhadir saat pertemuan itu menyatakan bahwa jika bagi hasil yang dibagi itu adalah keuntungan, bukan omzet penjualan.

4) Apa salahnya jika tetap dengan sistem kontrak (perjanjian) yang dulu, yaitu sistem ijarah, tanpa memakai akad bagi hasil?

5) Jika dalam sistem bagi hasil Ekonomi Islam ketika rugi ditanggung bersama-sama, mengapa dalam perjanjian kontrak ada mengatur jika selama periodek tiga bulan kantin tidak mememuhi target penjualan akan diputus kontraknya?

6) Sistem pembayaran terpusat (kasir) perlu ditinjau dan dikaji kembali, karena sangat memberatkan pembeli yang harus antri, dan tidak sedikit dari mereka yang mengurungkan niatnya untuk makan dan berbelanja di kantin karena antri.

7) Mengapa harus ada ketentuan jika pedagang kantin tidak berjualan selama 3 (tiga) hari berturut akan diberikan SP, dan jika tidak berjualan 5 (lima) kali berturut tanpa keterangan akan di putus kerjasamanya?

8) Mengapa jika pedagang tidak sepakat dan tidak menandatangani kotrak perjanjian yang dibuat oleh KSPPS, sama dengan memutus kerjasama dan KSPPS berhak mengeluarkan karena tidak tercapainya kesepakatan?

Dari beberapa ulasan pertanyaan dari perwakilan mahasiswa yang dilayangkan ketika pertemuan dengan pihak birokrat kampus dan pengurus KSPPS, adapun simpulan dari tanggapan mereka adalah:

KSPPS merupakan lembaga independen yang berbadan hukum tersendiri, artinya tidak ada sangkut pautnya dengan kampus UIN Antasari, hanya saja berdiri dan berkedudukan di kampus, dan pengurus serta anggotanya yang merupakan terdiri dari elemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di UIN Antasari. Jadi secara struktural organisasi, KSPPS tidak ada keterkaitan dengan kampus. Sehingga kemudian, peraturan (perjanjian kontrak) pun tidak ada sangkut pautnya dengan pimpinan (Rektor) UIN Antasari.

Mengenai tempat dan lahan, KSPPS tidak mendapatkan tempat secara cuma-cuma dari kampus, tetapi diwajibkan melakukan akad sewa berupa tanah kepada kampus UIN Antasari, yang kemudian di bangunlah tempat kantin yang berada di samping perpustakaan dan PSB dari dana koperasi (bukan dana kampus).

Mengapa akad kontrak berubah dari sewa (ijarah) menjadi sistem bagi hasil, karena ada terbit peraturan dari Menteri Keuangan RI Nomor 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (BMN) pada pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan bahwa penyewa tidak dapat menyewakan kembali BMN kepada pihak lain.

Tetapi ketika kami bertanya mengenai status (akad) untuk ATM di depan yang juga di kelola oleh KSPPS, akadnya masih sewa (ijarah), pihak KSPPS berdalil bahwa ada aturan lain (khusus) yang mengaturnya. Kami sepakat bahwa ada peraturan untuk tidak boleh menyewakan tempat kepada pihak ketiga, tetapi mengapa tidak menyeluruh, termasuk ATM masih sewa. Tidak sama rata.

Mengenai fasilitas kantin, baik itu tempat, bangunan maupun fasilitas penunjang seperti westafel, WC, air leding, liatrik dan fasilitas lainnya di bangun dari dana KSPPS bukan dari kampus UIN Antasari. karena kampus hanya menyewakan lahan/tanah.

Adapun mengenai hak dan kewajiban, menurut pernyataan salah satu pengurus KSPPS, Koperasi sebenarnya mempunyai hak untuk menjalankan usahanya sendiri dan secara mandiri, bukan dijalankan oleh pihak luar (pedagang), tapi karena ingin mempertahankan pedagang yang sudah ada sejak lama, maka pengurus bersepakat untuk mengubah sistem sewa menjadi bagi hasil.

Adapun mengenai mengapa peraturan ditanda tangani dan dibuat secara mendesak, hanya satu hari penandatanganan langsung diterapkan keesokan harinya, pihak pengurus menjelaskan bahwa peraturan sudah dibuat dan di usulkan sejak tanggal 2 Agustus 2019, artinya menurut mereka, perjalanannya cukup panjang, yang sebenarnya mau diterapkan 1 September diundur menjasi 1 Oktober karena beberapa faktor.

Akan tetapi, yang paling disayangkan, peraturan tersebut kurang menimbang aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Kurang memperhatikan bagaimana sejarahnya pemilik kantin merintis usahanya dari dulu sampai sekarang, sehingga kemudian apabila pedagang kantin tidak mengikuti aturan, maka akan diputus kerjasamanya, selain itu juga kurang mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia.

Aspek sosiologis dengan melihat bagaiamana keadaan sosiologis (pedagang kantin) yang menyangkut fakta empiris mengenai kebutuhan hidupnya, dan mengenai aspek yuridis yaitu apakah persoalan tersebut mampu menyelesaikan permasalahan atau justru malah menambah dan menimbulkan masalah-masalah baru lainnya.

Tiga aspek tersebut kurang mendapatkan pertimbangan, walaupun KSPPS mempunyai hak otoritas penuh terhadap pedagang kantin, tapi setidaknya juga menimbang hal lainnya berdasarkan sudut pandang pedagang kantin.

Mengenai adanya pemutusan hubungan kerjasama apabila selama tiga bulan pedagang kantin tidak mendapatkan keuntungan sesuai standar yang ditetapkan KSPPS, pihak koperasi mengklarifikasi bahwa tidak langsung diputuskan kerjasama, tetapi diadakan pembinaan terlebih dahulu kepada pedagang kantin, tetapi dalam kontrak tidak tertera kalimat tersebut, sehingga akan menimbulkan multitafsir bagi siapa saja yang menyoalnya. Jadi pasal yang menyebut dan mengatur hal tersebut untuk ditinjau ulang agar lebih diperinci lagi.

Mengenai pedagang yang tidak sepakat dan tidak menandatangani kesepakatan kontrak akan diputus kerjasamanya, pihak koperasi menjelaskan bahwa dalam akad mudharabah pemilik usaha (dalam hal ini tempat) mempunyai otoritas penuh terhadap pedagang kantin dengan berdasarkan keputusan pengurus serta anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi.

Terkait bagi hasil, pihak KSPPS menjelaskan bahwa persentasi bagi hasil yang dimaksud dengan sistem revenue sharing (pembagian nisbah berdasarkan penjualan kotor atau omzet). Sistem revenue sharing berdasar pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Untuk diketahui bahwa KSPPS merupakan koperasi syariah yang termasuk dalam Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, berarti juga pada pelaksanaanya tetap memiliki landasan hukumnya berdasar Fatwa DSN MUI di atas pembagian dari omzet, ketika ada dua alternatif penghasilan, lantas kembali memunculkan pertanyaan lagi, kenapa memakai akad dari omzet penjualan, bukan dari akad bagi hasil yang dipastikan akan menimbulkan kemaslahatan, selain itu pula, mengapa ketika persentasi akad yang digunakan dari omzet penjualan, mengapa langsung 20%, tidak dilakukan secara bertahap, karena sangat memberatkan pedagang.

Ketika pertemuan tersebut, sudah ada pasal-pasal yang dijelaskan kepada perwakilan mahasiswa dan mendapatkan benang merahnya, tetapi tuntutan daripada mahasiswa mengerujut kepada sistem bagi hasil yang sangat memberatkan pedagang, kongkritnya dari kita mengusulkan untuk KSPPS menimbang kembali perjanjian tersebut.

Pertama, mahasiswa meminta KSPPS untuk mengembalikan akad kembali ke sewa (ijarah), karena dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (BMN) pasal 4 ayat (3) dan (4) serta pasal 5 ayat (1) huruf b bahwa diperbolehkan menyewakan kembali dengan persetujuan pengelola barang.

Kedua, apabila KSPPS tetap bersikeras dengan kebijakan yang ada, sedangkan dalam landasan PKM yang sama juga diperbolehkan tetap dengan akad sewa, maka kami meminta kepada KSPPS untuk menggantikan akad bagi hasil berdasarkan keuntungan bukan omzet penjualan, karena sama-sama ada Fatwa yang memperbolehkannya.

Ketiga, jika KSPPS tetap ingin bersikeras dengan akad bagi hasil dari omzet penjualan, setidaknya KSPPS mengurangi persentasi pembagian hasil  dengan mempertimbangkan dan melibatkan seluruh pedagang kantin dalam pemutusan persentasi pembagian hasilnya. Sehingga akad kerjasama yang tercipta dengan asas suka sama suka.

 

Setelah melakukan audiensi (pertemuan) dengan pengurus KSPPS, Dewan Pengawas dan birokrat, sebagai mahasiawa, kita menyadari bahwasanya informasi yang diterima kurang komprehensif sehingga beberapa pihak menganggap  terlalu provokatif, tetapi yang pasti, kita bergerak atas dasar perjuangan dan tujuan yang kita ingin capai kenyamanan dan kemaslahatan bersama, KSPPS tetap mempunyai keuntungan, dan pihak pedagang kantin tidak dirugukan.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DEMA atas nama pribadi juga telah meminta maaf kepada pihak-pihak yang telah dirugikan karena menulis informasi yang bersumber dari salah satu pihak, yaitu pedagang kantin, tetapi dia juga menyampaikan bahwa itu murni berangkat dari kegelisahan seorang mahasiswa melihat keresahan dari pedagang kantin dan mahasiswa pada umumnya yang juga banyak mengkritik kebijakan ini.

Dengan demikian, atas nama mahasiswa kami meminta kepada Pengurus KSPPS, Dewan Pengawas dan Birokrat kampus untuk mengadakan pertemuan dengan pedagang kantin serta mahasiswa agar adanya keterbukaan dalam proses demokrasi dan penetapan hukum yang tujuannya untuk meninjau kembali pasal-pasal yang multitafsir yang merugikan salah satu pihak.

Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat Indonesia!

Atas Nama Mahasiswa

Bagikan:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed